Progres Pembangunan Gedung DPR dan Mahkamah Agung di IKN Terkini
GueBerita.com – Progres pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga pertengahan November 2026, Otorita IKN memfokuskan akselerasi pada penyelesaian fasilitas lembaga legislatif dan yudikatif guna mendukung ekosistem pemerintahan yang komprehensif di ibu kota baru tersebut.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, bersama jajaran terkait melakukan peninjauan langsung di lapangan pada Minggu (15/11/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan konstruksi berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Tahap II Pembangunan IKN periode 2025-2029.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menjelaskan bahwa secara keseluruhan, proyek gedung perkantoran di kawasan tersebut masih berada di jalur yang tepat. Meskipun demikian, pihaknya menekankan pentingnya menjaga ritme kerja agar target penyelesaian di akhir tahun dapat tercapai dengan hasil yang optimal.
Detail Progres Sektor Legislatif dan Yudikatif
Berdasarkan data konstruksi terintegrasi per pertengahan November 2026, berikut adalah rincian progres fisik pembangunan gedung-gedung lembaga negara:
Capaian progres infrastruktur jalan yang lebih tinggi dibandingkan gedung utama menunjukkan prioritas Otorita IKN dalam membangun konektivitas antarkawasan. Aksesibilitas yang memadai dinilai krusial sebagai fondasi utama sebelum operasional penuh perkantoran pemerintahan dimulai.
Fokus pada Investasi dan Ketahanan Lingkungan
Selain meninjau fasilitas negara, Basuki Hadimuljono juga memantau perkembangan proyek investasi asing, yakni PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Proyek yang mulai dikerjakan sejak Juli 2026 ini memiliki nilai investasi mencapai Rp1,25 triliun. Dalam arahannya, Kepala Otorita IKN menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar desain dan kualitas konstruksi agar nilai investasi tersebut memberikan dampak jangka panjang yang maksimal.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pendukung lingkungan juga terus dikebut. Salah satunya adalah proyek kolam retensi SM-02 yang memiliki kapasitas tampung mencapai 243.000 meter kubik. Hingga 10 November 2026, realisasi pembangunan kolam ini telah mencapai 33,91 persen, dengan proyeksi peningkatan hingga 56,62 persen pada akhir tahun.
Kolam retensi ini merupakan elemen vital dari penerapan konsep sponge city atau kota spons di IKN. Fasilitas ini dirancang khusus untuk mengelola limpasan air hujan dan mendukung konservasi sumber daya air, yang nantinya akan diintegrasikan dengan sistem jaringan perpipaan air minum di kawasan Nusantara.
Melalui percepatan ini, Otorita IKN menargetkan penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif dapat segera terealisasi. Hal ini diharapkan mampu melengkapi ekosistem pemerintahan di IKN, sehingga integrasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat berjalan secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan negara di pusat pemerintahan baru.
