GueBerita.com – Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta menjadi lokasi penggeledahan oleh Kejaksaan Agung pada Rabu, 3 Juni 2026.
Konfirmasi mengenai kegiatan ini datang dari Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mohammad Jeffry. Ia menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Menurut Kejagung, tindakan penggeledahan ini merupakan bagian integral dari proses penyidikan yang tengah berlangsung.
Baca juga: Lirik Lagu Pamit Rabi yang Dibawakan Lavora dan Ajeng Febria
Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak kejaksaan masih belum memberikan keterangan detail mengenai pokok perkara yang menjadi dasar pelaksanaan penggeledahan tersebut.
Peristiwa penggeledahan kantor BGN mulai menjadi sorotan publik setelah akun Instagram @pandemictalks membagikan informasi terkait aktivitas penyidik di kantor lembaga tersebut.
Perhatian publik semakin terpusat pada kasus ini karena penggeledahan terjadi hanya sehari setelah Presiden RI, Prabowo Subianto, melakukan perubahan kepemimpinan di BGN pada 2 Juni 2026.
Dalam perombakan tersebut, Dadan Hindayana tidak lagi menjabat sebagai Kepala BGN. Posisinya kemudian diisi oleh Nanik S. Deyang.
Sebelumnya, pemerintah telah memberikan penjelasan bahwa pergantian pimpinan tersebut dilakukan setelah dilakukannya evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan tugas dan tata kelola organisasi. Evaluasi ini mencakup periode sekitar satu setengah tahun.
Berdasarkan sejumlah laporan, evaluasi tersebut meliputi berbagai aspek krusial, seperti kedisiplinan personel, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, efektivitas pengawasan program, serta manajemen organisasi secara keseluruhan.
Informasi yang beredar mengindikasikan bahwa penggeledahan yang dilakukan diduga berkaitan erat dengan upaya penelusuran dokumen, data elektronik, dan barang bukti lainnya yang memiliki kaitan dengan tata kelola program di dalam lingkungan BGN.
Program andalan pemerintah, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), juga turut disebut dalam berbagai laporan yang mengaitkan penggeledahan ini dengan proses pengadaan dan pengelolaan anggaran yang terkait dengan program tersebut.
