GueBerita.com – Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan pemeriksaan mendalam terkait dugaan penyimpangan anggaran dan pelaporan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Instruksi ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat dirinya hadir dalam acara Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh BGN. Acara tersebut berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada hari Rabu, 3 Juni 2026.
Dalam pidatonya di hadapan para peserta konsolidasi, Prabowo mengungkapkan bahwa ia telah memanggil secara khusus Kepala BPKP, Kepala PPATK, serta beberapa pejabat penting lainnya. Tujuannya adalah untuk menelaah secara cermat berbagai laporan yang telah diterima terkait dengan kinerja dan pengelolaan Badan Gizi Nasional.
“Saya minta BPKP dan PPATK serta beberapa pejabat lain untuk periksa semua laporan tentang BGN,” tegas Presiden Prabowo. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti setiap indikasi penyimpangan.
Meskipun demikian, Presiden Prabowo tetap menegaskan komitmen kuatnya untuk terus mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Ia meyakini bahwa program ini memiliki potensi yang sangat besar.
Potensi tersebut tidak hanya terletak pada aspek pemenuhan gizi, tetapi juga dalam kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, program ini juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan melalui penguatan rantai pasok pangan yang bergizi.
Permintaan pemeriksaan yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional. Perhatian ini bukan tanpa alasan, mengingat beberapa waktu terakhir telah beredar sejumlah laporan yang menyoroti penggunaan anggaran serta mekanisme distribusi dalam program-program yang dijalankan oleh BGN.
Dengan kehadiran BPKP dan PPATK dalam proses pemeriksaan, diharapkan dapat memberikan kejelasan yang signifikan. Kejelasan ini mencakup aliran dana yang digunakan serta identifikasi kemungkinan adanya maladministrasi dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
Hingga acara konsolidasi nasional tersebut berlangsung, baik kementerian terkait maupun jajaran pimpinan di Badan Gizi Nasional belum memberikan keterangan atau penjelasan yang rinci mengenai dugaan penyimpangan yang telah diindikasikan oleh Presiden.
Sementara itu, hingga berita ini dipublikasikan, pihak Badan Gizi Nasional dan sejumlah pejabat yang disebutkan dalam instruksi Presiden juga belum memberikan tanggapan resmi yang dapat diangkat ke publik. Perkembangan lebih lanjut mengenai penelusuran dugaan penyimpangan ini akan terus dilaporkan.
