GueBerita.com – Pemerintah Kota Mojokerto kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Predikat bergengsi ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Dengan diraihnya opini WTP kali ini, Kota Mojokerto telah berhasil mempertahankan predikat tersebut selama 12 tahun berturut-turut. Sebuah pencapaian luar biasa yang menunjukkan konsistensi dan komitmen kuat dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan secara resmi oleh BPK RI kepada Pemerintah Kota Mojokerto. Pihak pemerintah daerah diwakili oleh Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi, yang menerima langsung LHP tersebut.
Acara penyerahan berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, yang berlokasi di Sidoarjo. Momen penting ini terjadi pada hari Jumat, 29 Mei.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyampaikan rasa bangganya atas capaian ini. Beliau menegaskan bahwa raihan opini WTP ini menjadi bukti nyata dari konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan. Komitmen ini telah dijalankan secara berkelanjutan selama lebih dari satu dekade.
“Capaian ini menunjukkan bahwa budaya pemerintahan yang akuntabel di Kota Mojokerto terus berjalan secara konsisten. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan APBD secara transparan dan profesional,” ujar Wali Kota.
Menurut Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita, opini WTP bukan sekadar sebuah predikat administratif semata. Lebih dari itu, opini ini mencerminkan tanggung jawab penuh pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut dijaga melalui pengelolaan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Setiap rupiah APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ning Ita menegaskan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto tidak akan berpuas diri. Upaya penguatan pengawasan internal akan terus ditingkatkan. Selain itu, efektivitas birokrasi juga menjadi fokus utama untuk memastikan kualitas pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga. Hal ini dilakukan di tengah tantangan yang ada, seperti tuntutan efisiensi anggaran dan dinamika perkembangan kebutuhan pembangunan.
Baca juga: Ribuan Lansia Gelar Jalan Sehat di Kupang, HLUN 2026 Gaungkan Penghormatan pada Sesepuh
Raihan opini WTP yang ke-12 secara beruntun ini semakin mempertegas komitmen kuat Pemerintah Kota Mojokerto. Komitmen tersebut adalah dalam mempertahankan standar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. (*)
