Menelisik Jejak End User Sadapan Prabowo yang Masih Misterius
GueBerita.com – Upaya hukum terkait skandal penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto kini memasuki fase krusial dalam pengungkapan rantai distribusi informasi. Bareskrim Polri saat ini tengah memfokuskan investigasi mereka untuk melacak sosok end user atau penerima akhir dari data-data hasil penyadapan yang dilakukan oleh oknum internal kepolisian di masa lalu.
Kasus ini menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Penelusuran Bareskrim tidak lagi terbatas pada siapa yang memberikan perintah teknis di lapangan, melainkan telah melebar pada motif dan pihak yang berkepentingan memanfaatkan hasil intersepsi data ilegal tersebut.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin, mengonfirmasi bahwa tim penyidik sedang bekerja keras untuk memetakan alur informasi tersebut. Menurutnya, identifikasi terhadap pihak yang menerima hasil akhir penyadapan menjadi kunci untuk mengungkap motif di balik tindakan pelanggaran hukum yang serius ini.
Sebelumnya, fakta mengenai keterlibatan mantan pimpinan tinggi Polri terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Dalam rapat tersebut, Jenderal Suyudi memaparkan peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diduga menjadi aktor intelektual dalam skenario penyadapan ilegal tersebut.
Berdasarkan paparan yang disampaikan kepada legislatif, Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga berperan aktif dalam menentukan target penyadapan. Perintah tersebut disinyalir diberikan secara langsung, baik melalui komunikasi lisan maupun melalui aplikasi pesan instan WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon), Irjen Ahrie Sonta.
Berikut adalah poin-poin utama terkait mekanisme dugaan penyadapan tersebut:
Kasus ini mencuat ke permukaan sebagai bagian dari upaya bersih-bersih institusi Polri dalam menindak pelanggaran etika dan hukum yang dilakukan oleh pejabat tinggi di masa lalu. Penyadapan terhadap sosok kepala negara merupakan pelanggaran keamanan nasional yang bersifat krusial, sehingga proses hukum yang dilakukan Bareskrim Polri dipantau ketat oleh berbagai pihak, termasuk Komisi III DPR RI.
Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan rincian mengenai apakah terdapat pihak di luar institusi kepolisian yang turut menjadi penerima hasil sadapan tersebut. Fokus penyidik masih tetap pada penguatan bukti-bukti digital dan keterangan saksi-saksi yang terlibat dalam rantai komando operasional monitoring tersebut.
Investigasi ini diharapkan dapat memberikan titik terang mengenai sejauh mana penyalahgunaan wewenang terjadi dalam tubuh Polri pada periode tersebut. Publik kini menanti hasil akhir dari pendalaman Bareskrim Polri mengenai siapa sosok yang sebenarnya menjadi target akhir dari pengumpulan data ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
