Denda Parkir Liar di Jakarta Diusulkan Rp 500 Juta, Efek Jera bagi Pelanggar
GueBerita.com – Upaya perbaikan tata kelola ruang publik di Jakarta kini memasuki babak baru dengan adanya usulan kebijakan yang lebih agresif terhadap pengelola parkir ilegal. Anggota DPRD DKI Jakarta, Jupiter, secara resmi mengusulkan agar nominal denda bagi operator parkir tak berizin dinaikkan secara signifikan hingga mencapai Rp500 juta.
Usulan tersebut disampaikan dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (14/11/2026). Langkah ini dipandang sebagai solusi strategis untuk menciptakan efek jera yang nyata bagi para pelanggar yang selama ini dinilai tidak kapok dengan sanksi yang ada.
Selama ini, sanksi denda yang diberlakukan terhadap pengelola parkir bermasalah hanya berada di kisaran Rp50 juta. Menurut Jupiter, nominal tersebut dianggap terlalu ringan dan tidak cukup kuat untuk mengubah perilaku para pengelola parkir yang tetap nekat beroperasi tanpa izin resmi.
Peningkatan denda hingga 10 kali lipat ini diharapkan dapat memaksa operator parkir untuk lebih patuh terhadap regulasi perizinan yang berlaku. Jupiter menyoroti bahwa jika sanksi terlalu rendah, para pelanggar cenderung menganggap denda tersebut sebagai biaya operasional biasa yang dapat ditanggung, sehingga praktik ilegal tetap terus berlanjut tanpa ada perbaikan sistemik.
Dalam pandangannya, efektivitas penegakan aturan di ruang publik dapat belajar dari negara lain, seperti Singapura. Negara tersebut dikenal memiliki sistem sanksi yang sangat tegas terhadap pelanggaran ketertiban umum, yang kemudian berhasil menciptakan kedisiplinan di tengah masyarakatnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini juga menegaskan bahwa penertiban di lapangan saja tidak akan cukup. Diperlukan sinergi yang kuat antara legislatif dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil Pansus Tata Kelola Perparkiran dapat diimplementasikan secara konsisten.
Berikut adalah poin-poin utama terkait usulan pengetatan aturan parkir tersebut:
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah daerah untuk menata kembali ruang publik di Jakarta agar lebih tertib dan teratur. Dengan adanya peningkatan denda yang drastis, diharapkan tidak ada lagi celah bagi pengelola parkir untuk mengabaikan aturan hukum demi keuntungan pribadi.
