Eks Kapolres Bima Kota Hadapi Tuntutan Seumur Hidup Terkait Korupsi Proyek dan Suap Narkoba
GueBerita.com – Kasus hukum yang melibatkan mantan pejabat kepolisian di Nusa Tenggara Barat memasuki babak krusial setelah mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, dijatuhi tuntutan pidana penjara seumur hidup.
Tuntutan berat tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Syahrur Rahman, dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Bima pada Kamis (12/11/2026). Selain hukuman badan, terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp1 miliar.
Kasus ini mencuat ke publik setelah terungkapnya jaringan peredaran narkotika yang melibatkan oknum aparat. JPU menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Didik Putra Kuncoro selama menjabat sebagai Kapolres Bima Kota telah mencederai integritas institusi Polri serta melanggar regulasi yang berlaku.
Dalam fakta persidangan, JPU membeberkan serangkaian pelanggaran yang dilakukan terdakwa. Salah satu poin krusial adalah temuan aliran dana sebesar Rp2,8 miliar yang diterima Didik dari terdakwa lain, yakni AKP Malaungi.
Jaksa menilai tindakan terdakwa telah bertentangan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, serta melanggar peraturan Kapolri terkait etika dan profesionalisme anggota. Selain tidak menunjukkan sikap kooperatif selama persidangan, terdakwa juga dinilai tidak mengakui perbuatannya, yang menjadi salah satu pertimbangan pemberat dalam tuntutan.
Terkait denda Rp1 miliar, JPU memberikan ketentuan tegas. Apabila denda tersebut tidak dilunasi dalam jangka waktu satu tahun, maka harta atau aset milik terdakwa akan disita dan dilelang untuk negara. Jika nilai aset yang disita tidak mencukupi untuk menutupi denda, maka akan diganti dengan hukuman kurungan tambahan selama 190 hari.
Selain mantan Kapolres Bima Kota, dua terdakwa lainnya dalam jaringan yang sama, yakni Erwin Iskandar alias Koh Erwin dan Akhsan Al-Fadil, juga menerima tuntutan pidana serupa. Mereka dituntut penjara seumur hidup dan denda masing-masing sebesar Rp1 miliar.
Secara hukum, para terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. JPU berargumen bahwa peran mereka sebagai pengendali dalam peredaran narkotika telah melanggengkan mata rantai kejahatan tersebut di masyarakat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Rifai memberikan kesempatan kepada para terdakwa dan tim penasihat hukum untuk menyusun nota pembelaan atau pledoi. Sidang dijadwalkan akan dilanjutkan pekan depan setelah pihak terdakwa menyampaikan argumen pembelaannya.
Perlu diketahui, tuntutan JPU ini bukanlah vonis akhir dari pengadilan. Majelis hakim masih akan melakukan penilaian mendalam terhadap seluruh fakta persidangan, keterangan saksi, serta pembelaan dari pihak terdakwa sebelum menjatuhkan putusan hukum tetap.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat kepolisian aktif yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkotika, namun justru diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap tersebut.
