Cucun Desak Reformasi Penjaringan Revitalisasi Sekolah Jelang 2027

GueBerita.com – Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan dan penjaringan sekolah penerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Langkah ini diharapkan dapat rampung sebelum memasuki tahun anggaran 2027 agar bantuan infrastruktur tepat sasaran bagi sekolah yang berada dalam kondisi kritis.

Desakan ini muncul menyusul temuan kondisi memprihatinkan di sejumlah daerah dalam dua pekan terakhir, yang menunjukkan adanya celah dalam efektivitas program revitalisasi. Cucun menilai bahwa persoalan ketepatan sasaran bantuan masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi pemerintah pusat.

Salah satu kasus yang disoroti adalah ambruknya ruang kelas di SD Negeri Cioray, Kabupaten Tasikmalaya, pada akhir Oktober 2026. Kondisi sekolah tersebut memaksa siswa kelas 1 hingga 3 belajar di tenda darurat yang didirikan oleh Polres Tasikmalaya dan Dinas Sosial, sementara ruang kelas lainnya dikosongkan karena dinilai tidak aman. Ironisnya, sekolah tersebut diketahui belum menerima bantuan renovasi sejak tahun 2012.

Situasi serupa, meski dengan dinamika berbeda, terjadi di SMK Negeri 36 Jakarta. Ratusan siswa di sekolah tersebut harus menumpang kegiatan belajar mengajar di gedung SD Negeri 09 Kalibaru selama hampir dua tahun setelah gedung utama dibongkar pada 2025. Proses belajar yang dilakukan secara bergantian ini dinilai mengganggu kenyamanan dan psikologis para siswa.

Cucun menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin lingkungan belajar yang aman bagi peserta didik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945. Ia menyoroti bahwa kedua kasus tersebut mencuat di tengah masifnya pelaksanaan program perbaikan infrastruktur pendidikan yang merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025.

“Negara punya kewajiban untuk menghilangkan kecemasan-kecemasan itu. Anggarannya ada, payung hukumnya ada, dan pelaksanaannya sudah berjalan di puluhan ribu sekolah. Namun, yang perlu diperbaiki adalah mekanisme penjaringannya,” ujar Cucun di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Pemerintah sendiri telah menetapkan target ambisius dalam program ini, dengan rencana revitalisasi 80.744 satuan pendidikan pada 2026, yang akan ditingkatkan menjadi 100.000 satuan pendidikan pada 2027. Skema swakelola diterapkan agar pihak sekolah melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dapat terlibat langsung.

Namun, Cucun mengidentifikasi adanya kelemahan mendasar dalam sistem verifikasi. Selama ini, proses pengusulan bantuan masih sangat bergantung pada data mandiri yang diunggah oleh sekolah. Hal ini merugikan sekolah-sekolah di wilayah dengan keterbatasan kapasitas administratif, sehingga sekolah dengan kerusakan fisik paling parah sering kali tidak terjangkau prioritas bantuan.

Selain persoalan data, pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi kendala tersendiri. Pengelolaan pendidikan dasar berada di bawah pemerintah kabupaten/kota, sementara pendidikan menengah di bawah pemerintah provinsi. Keterbatasan fiskal daerah kerap membuat sekolah terabaikan jika tidak masuk dalam skema prioritas pemerintah pusat.

Untuk menyongsong tahun anggaran 2027, Cucun mengusulkan empat langkah strategis bagi pemerintah:

Cucun juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak melakukan pembongkaran gedung sekolah tanpa kepastian keberlanjutan pembangunan. Ia menegaskan bahwa dampak dari penanganan infrastruktur yang tidak terencana dengan baik tidak hanya berimbas pada fisik bangunan, tetapi juga pada rasa percaya diri dan martabat siswa di sekolah.

DPR RI, melalui Komisi X dan Komisi VIII, menyatakan akan terus mengawal target pemerintah untuk menyelesaikan seluruh perbaikan sekolah yang membutuhkan paling lambat pada 2029. Audit tidak hanya difokuskan pada serapan anggaran, tetapi juga pada audit mutu konstruksi demi memastikan keselamatan dan kenyamanan seluruh siswa di Indonesia.