GueBerita.com – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sementara dua pejabat di Kementerian Sosial. Keputusan ini diambil menyusul kontroversi seputar pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat (SR) yang memicu perhatian luas di publik dan media sosial.
Polemik ini berpusat pada harga pengadaan sepatu yang mencapai Rp799 ribu per pasang. Informasi mengenai penonaktifan pejabat tersebut mulai menyebar melalui unggahan di akun Instagram @pandemictalks pada Jumat, 15 Mei 2026, yang menarik perhatian publik terhadap isu ini.
Pejabat yang dinonaktifkan sementara itu memegang posisi strategis, yaitu sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara. Penunjukan mereka dalam posisi ini menjadikan mereka pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan tersebut.
Menanggapi isu yang berkembang, Menteri Sosial, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa langkah penonaktifan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendukung kelancaran proses investigasi yang sedang berlangsung. Hal ini penting agar seluruh aspek pengadaan dapat ditinjau secara objektif.
“Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman yang dimaksud,” ujar Gus Ipul dalam pernyataan resminya, menekankan pentingnya proses investigasi yang mendalam.
Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Kirim Sampah Residu ke Bantargebang untuk Tekan Open Dumping
“Saya membebastugaskan sementara dari jabatannya,” lanjutnya, menegaskan bahwa ini adalah langkah sementara yang diambil demi kepentingan penyelidikan.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari evaluasi yang lebih luas terhadap seluruh sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
Ia menambahkan bahwa evaluasi ini sangat krusial untuk perbaikan tata kelola pengadaan di masa mendatang, khususnya untuk tahun anggaran berikutnya. Tujuannya adalah untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam setiap pengadaan yang dilakukan.
“Semua yang sudah kami lakukan menjadi satu bagian evaluasi untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026,” kata Gus Ipul, menunjukkan komitmennya terhadap perbaikan berkelanjutan.
Sebelumnya, Kementerian Sosial telah membentuk sebuah tim khusus untuk menangani dan mengklarifikasi proses pengadaan sepatu Sekolah Rakyat (SR) untuk tahun 2025. Tim ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dengan mandat untuk meninjau seluruh tahapan pengadaan tersebut secara cermat.
