Tanggapan Syahganda Soal Isu Prabowo Sarankan Gibran ke PTUN
GueBerita.com – Isu mengenai validitas ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke permukaan, kali ini dipicu oleh perbedaan persepsi terkait langkah hukum yang disarankan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, secara tegas membantah adanya arahan dari Presiden Prabowo agar Gibran menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membuktikan keabsahan ijazahnya. Klarifikasi ini menjadi poin penting dalam meredam spekulasi yang berkembang di ruang publik terkait penanganan isu tersebut oleh pemerintah.
Penegasan Posisi Hukum Pemerintah
Dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa malam, 10 November 2026, Syahganda menjelaskan bahwa posisi pemerintah merujuk sepenuhnya pada analisis hukum yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Syahganda, yang berada di lingkungan Istana hingga pukul 18.00 WIB usai menghadiri rangkaian acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional, menekankan bahwa penjelasan Yusril merepresentasikan pandangan resmi pemerintah. Menurut Syahganda, narasi mengenai PTUN sebagai opsi pembuktian tidak sejalan dengan realitas hukum yang berlaku saat ini.
Status Final Putusan Lembaga Yudisial
Latar belakang dari bantahan ini berakar pada pandangan bahwa persoalan ijazah tersebut sejatinya telah mendapatkan ketetapan hukum. Yusril Ihza Mahendra sebelumnya telah menegaskan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara ini bersifat final dan mengikat.
Merujuk pada prinsip hukum final and binding, maka tidak tersedia lagi ruang atau jalur hukum melalui PTUN untuk menggugat kembali perkara yang sudah diputus oleh lembaga yudisial tertinggi tersebut. Penjelasan inilah yang menurut Syahganda menjadi acuan utama bagi Presiden Prabowo dalam menyikapi polemik yang ada.
Dinamika Komunikasi Publik
Pernyataan Syahganda ini hadir di tengah adanya keterangan yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, Gibran sempat memberikan pernyataan yang memiliki perbedaan nuansa terkait arahan yang diterimanya dari Presiden Prabowo mengenai langkah hukum tersebut.
Perbedaan narasi di lingkup pemerintahan ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi komunikasi antar pejabat agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tidak menimbulkan interpretasi ganda di ruang publik.
Hingga saat ini, pemerintah tampak berupaya mempertahankan konsistensi bahwa persoalan ini telah selesai dari sisi administratif dan yudisial. Penegasan dari pihak Bakom RI ini diharapkan dapat menutup ruang perdebatan mengenai upaya hukum lanjutan yang dinilai tidak lagi relevan menurut koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
Pihak Istana sendiri belum memberikan keterangan tambahan apakah akan ada langkah koordinasi lebih lanjut untuk menyelaraskan pernyataan mengenai isu ini di masa depan, guna memastikan kesatuan suara dalam kebijakan komunikasi pemerintah.
