Gugatan UU Pemilu: Syarat Ijazah SMA Capres-Cawapres Diuji Ulang
GueBerita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Kali ini, fokus gugatan tertuju pada Pasal 169 huruf r yang mengatur syarat pendidikan minimal bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), di mana pemohon meminta agar syarat ijazah SMA atau sederajat dihapuskan.
Permohonan ini telah resmi teregistrasi di MK pada Kamis, 12 November 2026, dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026. Pihak pemohon, Jovi Andrea Bachtiar, yang didampingi oleh kuasa hukum Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat, mendalilkan bahwa ketentuan pendidikan formal tersebut tidak lagi relevan sebagai tolok ukur utama kapasitas kepemimpinan nasional.
Dalam argumennya, pemohon menyoroti bahwa kepemilikan ijazah formal hanyalah aspek administratif semata. Menurut pemohon, kapasitas seorang pemimpin dalam mengelola negara lebih kompleks dan tidak bisa hanya disandarkan pada jenjang pendidikan formal yang ditempuh seseorang di masa lalu.
Lebih lanjut, pemohon berpandangan bahwa syarat pendidikan minimal tersebut berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pemohon berpendapat bahwa kecakapan memimpin seharusnya diukur melalui parameter yang lebih luas, seperti rekam jejak pengabdian masyarakat, pengalaman dalam organisasi, serta keterlibatan aktif dalam praktik pemerintahan.
Selain argumen mengenai hak konstitusional, pemohon juga menyoroti dampak sosiopolitik dari aturan tersebut. Adanya syarat administratif yang ketat dinilai sering memicu perdebatan mengenai keabsahan ijazah di setiap momentum pemilu. Pemohon khawatir bahwa polemik administratif semacam ini dapat menguras energi nasional dan mengganggu stabilitas jalannya pemerintahan.
Sebagai bentuk perbandingan, pihak pemohon merujuk pada praktik demokrasi di beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat, Prancis, dan India. Menurut pemohon, negara-negara tersebut tidak memberlakukan persyaratan ijazah pendidikan formal yang kaku sebagai syarat mutlak bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan.
Perbandingan ini digunakan untuk memperkuat argumen bahwa Indonesia perlu meninjau kembali pendekatan administratif dalam sistem pemilihan umum. Pemohon menekankan bahwa pendidikan formal bukanlah satu-satunya instrumen yang sah dalam menentukan kelayakan seorang figur untuk memimpin bangsa.
Dalam petitumnya, pemohon secara tegas meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk:
Sebagai informasi, Pasal 169 huruf r UU Pemilu saat ini menetapkan bahwa syarat pendidikan bagi capres dan cawapres adalah paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Ketentuan ini selama ini menjadi salah satu syarat administratif wajib yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan calon di Indonesia.
Hingga saat ini, permohonan tersebut masih dalam proses awal di Mahkamah Konstitusi. Belum ada putusan atau ketetapan hukum terkait tuntutan penghapusan syarat pendidikan tersebut. Keputusan akhir mengenai apakah pasal ini akan tetap berlaku atau diubah sepenuhnya kini berada di tangan para hakim konstitusi setelah melalui rangkaian persidangan yang akan datang.
