Bursa Cawapres Pengganti Gibran: 2 Nama Kandidat yang Diusulkan Prabowo ke MPR
GueBerita.com – Presiden Prabowo Subianto kini memegang kendali penuh dalam menentukan dua nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Langkah ini menyusul kekosongan jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur dari posisinya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kewenangan pemilihan dua kandidat tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden. Dalam prosesnya, Presiden dimungkinkan untuk melakukan konsultasi dengan partai politik atau gabungan partai koalisi yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu.
“Jadi Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” ujar Yusril saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Seiring dengan bergulirnya proses ini, sejumlah nama figur publik mulai mencuat ke permukaan sebagai kandidat potensial. Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, memetakan beberapa tokoh dari lingkaran partai politik, di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Selain deretan nama tersebut, bursa kandidat juga diramaikan oleh figur lain seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung juga menambahkan nama Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin ke dalam daftar tokoh yang dinilai memiliki pengalaman mumpuni di parlemen maupun pemerintahan.
Perlu dicatat bahwa daftar nama yang beredar saat ini masih bersifat spekulatif dan belum menjadi keputusan resmi. Berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, calon wakil presiden pengganti harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya menjadi pengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.
Terkait lini masa, Yusril memaparkan bahwa Presiden memiliki tenggat waktu paling lama 14 hari untuk menyerahkan dua nama kandidat kepada MPR. Hitungan waktu tersebut dimulai setelah Presiden secara resmi menerima surat pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan wakil presiden dari MPR. Sebelum surat tersebut dikirim, MPR dijadwalkan menggelar rapat untuk menetapkan kondisi kekosongan jabatan, yang diperkirakan memakan waktu sekitar tiga hari.
Setelah dua nama diserahkan oleh Presiden, MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden. Pemerintah menargetkan agar seluruh rangkaian proses pengisian jabatan ini dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.
Sebagai langkah preventif, Yusril menyatakan kesiapannya untuk melakukan verifikasi mendalam terhadap kelengkapan dokumen persyaratan calon. Hal ini dilakukan untuk memastikan administrasi berjalan sesuai ketentuan dan meminimalisir potensi kendala hukum di masa depan, merujuk pada polemik persyaratan yang sempat mencuat sebelumnya.
