Gibran Mundur: Rekam Jejak Politik dan Dampak Ekonomi Wapres Termuda RI

GueBerita.com – Dinamika politik nasional mencapai titik krusial setelah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi menyatakan pengunduran dirinya pada Rabu, 11 November 2026. Keputusan ini mengakhiri masa jabatan Gibran yang baru berjalan sekitar dua tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

Kabar pengunduran diri ini telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi di Jakarta. Langkah politik ini diambil di tengah meningkatnya tekanan publik dan legislatif, termasuk munculnya usulan pemakzulan yang digulirkan di DPR RI terkait polemik dokumen pendidikan serta keputusan hukum yang melibatkan posisi Gibran.

Sebelum pengumuman resmi tersebut, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Gibran telah melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto selama 2,5 jam pada Selasa, 10 November 2026. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niatnya untuk mundur sebagai respons atas dinamika politik yang berkembang belakangan ini.

Rekam Jejak Karier Politik

Perjalanan politik putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini bermula di tingkat daerah. Gibran tercatat mulai terjun ke dunia politik praktis pada 2019 dengan bergabung sebagai kader PDI Perjuangan. Ia kemudian maju dalam Pemilihan Wali Kota Surakarta tahun 2020.

Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan suara signifikan, yakni 86,53 persen atau 225.451 suara. Pasangan ini resmi dilantik pada 26 Februari 2021. Selama menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Gibran terlibat dalam berbagai kebijakan strategis daerah serta penanganan pandemi Covid-19. Namun, masa jabatannya tidak tuntas hingga akhir periode karena ia memutuskan mengundurkan diri pada 16 Juli 2024 untuk fokus pada pencalonan Wakil Presiden.

Kontroversi dan Puncak Karier

Kiprah Gibran menuju kursi orang nomor dua di Indonesia tidak lepas dari sorotan tajam. Pencalonannya sebagai wakil presiden sempat terbentur batasan usia minimum 40 tahun. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober 2023 mengubah peta politik dengan memberikan pengecualian bagi kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan umum.

Putusan tersebut memicu polemik luas, terutama karena adanya hubungan kekerabatan antara Gibran dengan Ketua MK saat itu, Anwar Usman. Akibat kontroversi tersebut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman dan memberhentikannya dari jabatan ketua.

Meski diwarnai berbagai perdebatan, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap melaju dalam Pilpres 2024. Pasangan ini akhirnya memenangkan pemilu dengan perolehan 96.214.691 suara atau sekitar 58,6 persen dari total suara sah nasional. Pada saat pelantikannya di usia 37 tahun, Gibran mencatatkan sejarah sebagai wakil presiden termuda di Indonesia.

Menghadapi Hak Menyatakan Pendapat

Menjelang akhir masa jabatannya yang singkat, posisi Gibran semakin terdesak oleh isu dokumen pendidikan yang kembali menguat pada tahun 2026. Situasi ini diperparah dengan adanya putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menjadi landasan bagi sejumlah anggota DPR untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat (HMP).

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyatakan bahwa usulan HMP tersebut telah didukung oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Rencananya, usulan tersebut akan dibawa ke dalam rapat paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026. Pengunduran diri Gibran yang terjadi sehari sebelum agenda tersebut menjadi penutup bagi rangkaian peristiwa politik yang berlangsung intens dalam dua tahun terakhir masa pemerintahannya.