NasDem Soroti Opsi Mundur Wapres Gibran: Tinjau Putusan MK dan MA
GueBerita.com – Polemik terkait status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke permukaan setelah munculnya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Partai NasDem melalui Sekretaris Jenderal, Hermawi Taslim, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya langkah lanjutan terkait opsi mundurnya Wapres atau pergantian jabatan kepada proses konstitusional yang berlaku.
Isu ini bermula dari adanya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak sah. Kondisi ini memicu perdebatan mengenai implikasi hukum terhadap jabatan yang saat ini diemban oleh Gibran.
Hermawi Taslim menegaskan bahwa NasDem tidak berada dalam posisi untuk mendikte pilihan personal, melainkan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Menurutnya, baik opsi pengunduran diri maupun mekanisme penggantian harus ditempuh melalui koridor konstitusi yang telah ditetapkan negara.
Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah mempersiapkan langkah untuk menindaklanjuti putusan MA tersebut. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa saat ini pembahasan mengenai polemik tersebut masih berada dalam tahap informal di antara fraksi-fraksi di parlemen.
Dasco menyebutkan bahwa pembahasan secara resmi baru akan dilakukan setelah masa reses DPR berakhir. Masa reses sendiri dijadwalkan selesai pada Selasa (10/11/2026), yang bertepatan dengan pembukaan masa sidang baru di kompleks parlemen, Senayan.
“Secara informal masih pembahasan lintas fraksi karena memang belum masuk masa sidang. Mereka meminta agar pembahasan dilakukan dalam forum yang diatur secara mekanisme resmi,” jelas Dasco.
DPR menyatakan telah menerima banyak masukan dari berbagai elemen masyarakat serta anggota dewan lintas fraksi terkait isu ini. Namun, pihak parlemen masih menunggu salinan resmi dari putusan MA mengenai ketidaksahan suket ijazah tersebut sebagai dasar pengambilan langkah hukum selanjutnya.
Hingga saat ini, proses tindak lanjut terkait status Wapres masih menunggu dimulainya masa sidang DPR. Dasco menegaskan bahwa setelah masa sidang dibuka, Dewan Perwakilan Rakyat akan menyikapi dinamika ini sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif.
Peristiwa ini menjadi perhatian publik mengingat posisi Wakil Presiden merupakan jabatan krusial dalam struktur pemerintahan Indonesia. Kejelasan mengenai status hukum ijazah yang menjadi syarat administrasi menjadi poin utama yang kini tengah diproses oleh lembaga-lembaga terkait, termasuk bagaimana respons dari pihak eksekutif maupun legislatif dalam menanggapi putusan yudisial tersebut.
