Alasan Bahlil Serahkan Izin Tambang Galian C ke Pemda Wilayah Bencana
GueBerita.com – Pemerintah pusat berencana melakukan percepatan penanganan dampak bencana banjir di wilayah Sumatera melalui kebijakan pelimpahan kewenangan perizinan tambang galian C. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Investasi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa wewenang tersebut akan diserahkan langsung kepada pemerintah kabupaten dan kota di daerah terdampak.
Keputusan ini diambil setelah pembahasan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026. Fokus utama dari kebijakan ini adalah memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk mempercepat kegiatan pengerukan dan normalisasi sungai di wilayah yang mengalami sedimentasi parah akibat bencana, seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Bahlil menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan ini dirancang sebagai solusi birokrasi agar proses pemulihan infrastruktur sungai dapat berjalan lebih efisien. Dengan adanya izin di tingkat kabupaten dan kota, pemerintah daerah diharapkan mampu bergerak cepat tanpa harus menunggu proses perizinan yang panjang dari pusat.
“Saya cuma bahas soal pelimpahan nanti izin untuk galian C ke kabupaten dan kota di wilayah bencana supaya bisa mereka melakukan percepatan untuk pengurukan kali,” ujar Bahlil seusai rapat tersebut.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan konteks tambahan mengenai urgensi pemanfaatan material hasil pengerukan. Menurut Tito, sedimen yang menumpuk di sungai setelah banjir bukan sekadar lumpur, melainkan mengandung pasir dan batu yang memiliki nilai ekonomis. Usulan pemanfaatan material ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh para kepala daerah yang terdampak bencana.
Tito menegaskan bahwa pemanfaatan material tambang galian C ini memiliki dua tujuan strategis:
Kendati demikian, pemerintah memberikan catatan tegas bahwa aktivitas pengerukan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata. Tito menekankan bahwa normalisasi sungai adalah syarat mutlak dan prioritas utama. Setelah pasir dan batu diambil, pelaksana kegiatan dilarang meninggalkan sungai dalam kondisi yang tidak terawat.
Dalam skema yang direncanakan, pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola material tersebut. Sebagian sedimen akan digunakan untuk pembangunan tanggul guna mencegah banjir susulan, sementara material yang memiliki nilai jual dapat dikelola untuk menjadi sumber tambahan bagi APBD. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat anggaran pembangunan daerah sekaligus memastikan fungsi ekologis sungai kembali normal.
Kebijakan pelimpahan izin ini menjadi bagian dari strategi mitigasi dan rehabilitasi pemerintah dalam merespons tantangan bencana alam di Sumatera. Dengan mengintegrasikan aspek penanganan bencana dan pemberdayaan ekonomi daerah, pemerintah berharap proses pemulihan di wilayah terdampak dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
