Pemerintah Cabut HGU 11 Perusahaan Terkait Karhutla, Termasuk Investor Asing

GueBerita.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas dengan mencabut Hak Guna Usaha (HGU) dari 11 perusahaan yang terbukti terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memitigasi kerusakan lingkungan dan menindak tegas korporasi yang lalai dalam menjaga konsesi lahannya.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdampak sanksi ini memiliki latar belakang kepemilikan yang beragam, termasuk investor asing dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, serta perusahaan domestik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polkam, Senin (9/11/2026).

Dalam memproses penindakan tersebut, pemerintah mengelompokkan 11 perusahaan ke dalam lima klaster berdasarkan tingkat pelanggaran dan status lahan. Berikut adalah rincian perusahaan dan klasifikasi sanksi yang dijatuhkan:

Klaster Pertama: Pencabutan Seluruh HGU

Pemerintah mencabut seluruh hak atas lahan untuk tiga perusahaan karena dianggap melanggar diktum syarat pemberian hak serta tidak memiliki sarana mitigasi kebakaran yang memadai. Perusahaan tersebut meliputi:

Klaster Kedua: Pengambilalihan Lahan

Pada klaster ini, pemerintah memutuskan untuk mengambil alih lahan karena masa berlaku HGU perusahaan telah berakhir sejak tahun 2020. Langkah ini diterapkan kepada PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang mengelola lahan seluas 2.300 hektar.

Klaster Ketiga: Pembatalan Izin Usaha Perkebunan

Klaster ini menyasar perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) namun belum menerbitkan HGU, serta tidak memiliki aktivitas perkebunan yang nyata. Pemerintah memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan-perusahaan ini karena ketidaksesuaian sarana prasarana. Perusahaan yang masuk dalam kategori ini adalah:

Klaster Keempat: Pencabutan Sebagian HGU

Tindakan pencabutan sebagian lahan diterapkan kepada PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, seluas 1.510 hektar. Nusron menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena tingkat kebakaran pada lahan tersebut tercatat kurang dari 50 persen.

Klaster Kelima: Proses Pendalaman

Terdapat tiga perusahaan lainnya yang saat ini masih dalam tahap inspeksi fisik dan kajian mendalam untuk menentukan apakah sanksi yang diberikan akan berupa pencabutan sebagian atau seluruh HGU. Perusahaan tersebut adalah PT STP dan PT JMS di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Tindakan tegas ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam penegakan hukum di sektor pertanahan dan kehutanan. Pemerintah memastikan bahwa evaluasi terhadap perusahaan pemegang izin akan terus dilakukan guna mencegah terulangnya bencana karhutla yang merugikan ekosistem serta masyarakat luas.