GueBerita.com – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan bahwa manajemen keuangan daerah semestinya memberikan dampak nyata bagi penduduk, alih-alih sekadar mengejar target administratif atau pemenuhan serapan anggaran.
Pernyataan ini diungkapkan Munafri saat membuka acara Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendukung agenda prioritas Pemerintah Kota Makassar dalam Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara, Sabtu, 25 Juli 2026.
Acara tersebut mengundang Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai pembicara utama untuk memaparkan regulasi terkini mengenai tata kelola keuangan daerah.
Munafri menggarisbawahi bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jangan hanya dianggap sebagai catatan pemasukan dan pengeluaran, melainkan harus berfungsi sebagai alat pembangunan yang solutif terhadap kebutuhan warga.
Baginya, setiap proses yang mencakup perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi program harus memberikan kontribusi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menyatakan bahwa kesuksesan pembangunan mesti terlihat dari naiknya taraf hidup penduduk, termasuk berkurangnya angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Munafri pun menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah untuk merombak cara penyusunan program serta anggaran agar lebih memprioritaskan kepentingan publik daripada sekadar kebutuhan internal instansi.
Di samping itu, ia memotivasi perangkat daerah untuk mempererat kerja sama dengan pihak swasta maupun investor demi menunjang pendanaan pembangunan tanpa harus selalu mengandalkan APBD.
Melalui forum ini, Munafri berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar memiliki persepsi yang seragam terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta sanggup mengimplementasikan manajemen yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada perbaikan mutu pelayanan masyarakat. (*)
