GueBerita.com – Ajang penghargaan Kompolnas Awards 2026 menjadi momentum penting bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk merefleksikan capaian kinerja sepanjang tahun ini. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap satuan kerja di tingkat Mabes, wilayah, hingga individu personel yang dinilai unggul dalam aspek integritas, kepemimpinan, serta inovasi pelayanan publik.
Pemberian penghargaan ini tidak hanya sekadar seremonial, tetapi juga menjadi cerminan dari hasil panjang proses reformasi birokrasi di internal kepolisian. Seiring dengan peningkatan indeks kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri, apresiasi ini dianggap sebagai validasi atas kerja keras yang telah dilakukan aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.
Fungsionaris Kornas Presidium Pemuda Timur, Thoriq Kapailu, dalam keterangannya pada Jumat, 18 September 2026, menyambut positif capaian tersebut. Menurutnya, torehan prestasi ini membuktikan bahwa Polri kini berada pada jalur yang tepat untuk mendapatkan kepercayaan publik melalui kinerja yang nyata.
“Polri wajib mendapat penghargaan tersebut, namun di sisi lain harus ada pembenahan organisasi dan kebutuhan satuan kerja,” ujar Thoriq.
Lebih lanjut, Thoriq menekankan bahwa penghargaan bukanlah titik akhir. Ia mendorong agar Polri terus melakukan evaluasi struktural agar birokrasi di lingkungan kepolisian menjadi lebih dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Reformasi birokrasi yang berkelanjutan dinilai krusial untuk mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus memberikan ruang bagi regenerasi kepemimpinan yang lebih sehat.
Senada dengan pandangan tersebut, upaya penguatan kelembagaan juga menjadi sorotan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Beberapa usulan perubahan status unit kerja mencuat ke permukaan guna memperluas cakupan serta otoritas Polri dalam menjalankan fungsinya:
- Peningkatan Kortastipidkor: Mengusulkan transformasi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) menjadi Badan Pemberantasan Korupsi Polri agar unit tersebut memiliki kewenangan yang lebih luas dan maksimal dalam menangani tindak pidana korupsi.
- Transformasi Korlantas: Mengubah status Korps Lalu Lintas menjadi Badan Lalu Lintas Polri agar jangkauan pengawasan tidak hanya terbatas pada moda transportasi darat, tetapi juga mencakup sektor udara dan laut.
- Penguatan Kepemimpinan Satuan Pendidikan: Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) dan Sekolah Bahasa (Sebasa) dinilai layak dipimpin oleh perwira tinggi dengan pangkat Brigadir Jenderal (bintang satu) mengingat peran strategisnya dalam pengembangan sumber daya manusia di Polri.
- Restrukturisasi Layanan Pendukung: Sekretariat Umum (Setum) Polri dan Pelayanan Markas (Yanma) Polri juga diusulkan untuk dipimpin oleh perwira tinggi bintang satu agar koordinasi dan manajemen layanan internal menjadi lebih kuat.
Usulan-usulan ini didasari oleh kebutuhan akan kepemimpinan yang lebih kuat seiring dengan semakin strategisnya fungsi-fungsi tersebut dalam mendukung operasional kepolisian secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian struktur, diharapkan Polri dapat merespons dinamika sosial dengan lebih tangkas dan profesional.
Di sisi lain, kolaborasi antar-lembaga juga terus diperkuat sebagai bagian dari strategi pengamanan dan pemanfaatan sumber daya. Sinergi ini mencakup berbagai aspek operasional, termasuk kerja sama dengan sektor industri untuk memperkuat pengamanan aset serta optimalisasi layanan publik, yang menunjukkan bahwa Polri terus berupaya melakukan akselerasi dalam berbagai lini pelayanan masyarakat.
