GueBerita.com – Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya memastikan program bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, melakukan peninjauan langsung terhadap penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk alokasi April hingga Juni 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Warung Anggrek, Kelurahan Surodinawan, pada hari Jumat, 26 Juni.
Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, memastikan seluruh proses distribusi bantuan berlangsung tertib dan lancar. Beliau juga berupaya memastikan bantuan tersebut sampai kepada penerima manfaat yang berhak.
Di Kelurahan Surodinawan, sebanyak 63 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memperoleh bantuan. Bantuan tersebut berupa 30 kilogram beras dan 0,8 kilogram telur, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan selama tiga bulan.
Nilai total bantuan yang diterima oleh masing-masing keluarga mencapai Rp450 ribu. Jika dihitung per bulan, berarti setiap keluarga menerima bantuan senilai Rp150 ribu.
“Semoga bantuan ini membawa manfaat, barokah, dan menjadi ikhtiar bersama untuk meringankan beban masyarakat,” ujar Ning Ita, menyampaikan harapannya.
Secara keseluruhan, penyaluran BPNT APBD untuk periode April hingga Juni 2026 ini menjangkau 1.474 Keluarga Penerima Manfaat. Ribuan keluarga ini tersebar di berbagai wilayah di Kota Mojokerto.
Program bantuan pangan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Mojokerto. Tujuannya adalah untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus membantu mengurangi beban pengeluaran bagi warga yang berpenghasilan rendah.
“Pemerintah hadir untuk memastikan warga yang membutuhkan mendapatkan perhatian dan dukungan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga,” imbuh Ning Ita, menegaskan peran pemerintah.
Selain memantau jalannya proses penyaluran, Ning Ita juga menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan para penerima manfaat. Beliau juga secara cermat mengecek kualitas bahan pangan yang disalurkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
