GueBerita.com – Misteri keberadaan satu unit dump truk berwarna kuning dengan nomor polisi DB 8254 KB kini menjadi sorotan tajam dalam rangkaian pengusutan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara. Kendaraan yang sebelumnya dilaporkan sempat diamankan petugas saat operasi di lokasi tersebut kini justru raib dan memicu tanda tanya besar di kalangan publik.
Kasus ini mencuat setelah dokumentasi di lapangan menunjukkan keberadaan dump truk tersebut saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, hingga saat ini, status dan posisi pasti dari kendaraan tersebut belum mendapatkan jawaban resmi dari pihak berwenang, sehingga memunculkan spekulasi mengenai transparansi penegakan hukum di wilayah tersebut.
Berdasarkan penelusuran data administrasi kendaraan, unit dengan nomor polisi DB 8254 KB teridentifikasi sebagai Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4×2) M/T. Truk berwarna kuning tersebut merupakan produksi tahun 2013 yang masih memiliki masa berlaku STNK hingga 21 Februari 2029. Catatan menunjukkan bahwa pemilik kendaraan telah melunasi pajak terakhir pada 2 September 2024, dengan jatuh tempo pajak kendaraan bermotor (PKB) berikutnya pada 21 Februari 2025. Estimasi kewajiban administrasi kendaraan per 9 September 2026 tercatat mencapai angka Rp7.931.600.
Menanggapi hilangnya barang bukti yang vital ini, Ketua Bidang Investigasi Nasional Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI), Chandra E. Damopolii, mendesak aparat penegak hukum untuk bersikap tegas. Menurutnya, aparat harus segera melacak keberadaan dump truk tersebut agar proses hukum yang sedang berjalan tetap kredibel.
“Kami meminta APH segera memburu dump truck yang hilang itu. Harus dicari sampai ketemu, karena kendaraan tersebut sebelumnya disebut sudah diamankan,” ujar Chandra pada Selasa, 15 September 2026.
Senada dengan Chandra, aktivis muda Parindo Potabuga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik terkait status barang bukti dalam perkara ini. Ia menilai bahwa ketidakjelasan mengenai keberadaan dump truk tersebut dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan aturan di sektor distribusi BBM.
Lebih lanjut, Parindo juga menyoroti potensi peran Pemerintah Kota Kotamobagu dalam memfasilitasi kejelasan informasi ini. Mengingat Wali Kota Kotamobagu, Dr. Wenny Gaib, sempat berada langsung di lokasi saat pemeriksaan dilakukan, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan imbauan agar pihak-pihak terkait, termasuk pemilik kendaraan, segera memberikan keterangan yang diperlukan kepada pihak berwajib.
Meskipun demikian, para pengamat mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan tindak pidana sebelum adanya hasil penyelidikan resmi. Fokus utama saat ini adalah memastikan status hukum kendaraan tersebut, apakah masih dalam penguasaan aparat, telah dikembalikan, atau berada di lokasi lain dengan status tertentu.
Hingga artikel ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum terkait keberadaan dump truk DB 8254 KB. Publik kini menanti langkah konkret dari otoritas terkait agar misteri kendaraan ini tidak mengaburkan substansi utama dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan BBM di SPBU Pontodon.
