GueBerita.com – Ratusan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (22/6/2026).
Aksi ini merupakan bentuk desakan mereka terhadap evaluasi jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Para peserta aksi membentangkan spanduk besar bertuliskan “Maklumat Pergerakan” yang dipasang di pagar Gedung DPR RI.
Melalui maklumat tersebut, PMII menyampaikan lima tuntutan utama yang mencakup berbagai aspek krusial.
Tuntutan tersebut meliputi penegakan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara berdaulat, pengembalian kepercayaan publik, serta penguatan kemandirian ekonomi nasional.
Selain itu, mereka juga mendesak adanya reshuffle dan efisiensi kabinet berdasarkan kompetensi.
Poin terakhir dari maklumat PMII adalah tuntutan untuk melakukan reset Badan Gizi Nasional (BGN), membubarkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan meningkatkan kesejahteraan guru.
Sebelum tiba di depan kompleks parlemen, massa PMII terlebih dahulu melakukan pawai panjang atau long march dari kawasan Gelora Bung Karno (GBK) menuju lokasi aksi.
Selama perjalanan, mereka secara lantang menyuarakan tuntutan-tuntutan yang telah mereka rumuskan.
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, para peserta menegaskan pentingnya pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Mereka memandang pasal tersebut sebagai landasan utama dalam pengelolaan perekonomian nasional yang seharusnya berorientasi pada kedaulatan bangsa.
Para mahasiswa menilai bahwa negara perlu memperkuat perannya dalam menjaga kedaulatan ekonomi.
Hal ini penting demi memastikan bahwa sumber daya ekonomi benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan segelintir pihak.
Selain isu ekonomi, PMII juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.
Mereka berpendapat bahwa langkah ini sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan para penyelenggara pemerintahan.
Pada poin berikutnya, massa aksi secara tegas menyoroti pentingnya penguatan ekonomi nasional.
Penguatan ini diharapkan dapat dicapai melalui kebijakan-kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu fokus utama dalam tuntutan ini.
PMII juga secara spesifik mendesak Presiden dan Wakil Presiden untuk segera melakukan perombakan kabinet.
Mereka juga menuntut penyederhanaan struktur pemerintahan, dengan penekanan pada prinsip profesionalisme.
Menurut pandangan PMII, penempatan pejabat di setiap posisi strategis harus dilakukan berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan kewenangan yang jelas.
