GueBerita.com – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan betapa krusialnya tata kelola yang kokoh sebagai pilar utama untuk meningkatkan mutu layanan di sektor ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara konsisten berupaya memperkuat kerangka tata kelola dan akuntabilitas kinerja. Tujuannya adalah agar setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih substansial bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Permasalahan pembangunan yang kompleks seringkali berakar pada isu-isu ketenagakerjaan. Maka dari itu, Kemnaker memegang tanggung jawab besar untuk mampu menyajikan solusi-solusi konkret yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Yassierli.
Pernyataan penting ini disampaikan Yassierli saat ia memberikan arahan strategis mengenai Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja. Fokus utamanya adalah untuk mendongkrak nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kemnaker. Acara ini diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu, 3 Juni 2026.
Yassierli menjelaskan bahwa cakupan tugas dan fungsi Kemnaker sangatlah luas dan beragam. Mulai dari proses penyiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi, upaya perluasan kesempatan kerja, hingga perlindungan hak-hak para pekerja. Tidak ketinggalan pula, penyelesaian berbagai bentuk perselisihan yang mungkin timbul dalam hubungan industrial.
“Dengan rentang tugas yang begitu lebar, penguatan pada aspek tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi elemen yang sangat vital. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dicanangkan dapat berjalan dengan optimal dan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kemnaker secara berkelanjutan memperkuat program-program yang secara khusus berorientasi pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja.
Salah satu inisiatif konkret yang dilakukan adalah melalui perluasan akses terhadap pelatihan vokasi. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan kerja para lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sekaligus memastikan kompetensi tenaga kerja yang ada selaras dengan tuntutan dan kebutuhan industri saat ini.
Upaya perluasan pelatihan ini kemudian dilengkapi dengan optimalisasi layanan penempatan tenaga kerja. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi agar para lulusan pelatihan dapat segera terserap ke dalam pasar kerja, sehingga mempercepat siklus produktivitas mereka.
Selain itu, Kemnaker juga terus melakukan evaluasi mendalam terhadap berbagai regulasi yang ada. Proses evaluasi ini dilakukan guna menciptakan sebuah ekosistem ketenagakerjaan yang lebih dinamis dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan.
Berbagai ketentuan yang selama ini dinilai berpotensi menghambat kelancaran pelayanan publik sedang dikaji ulang. Harapannya adalah agar regulasi tersebut dapat disederhanakan, menjadi lebih efektif, dan yang terpenting, mampu menjawab secara presisi kebutuhan baik dari masyarakat maupun dari sektor dunia usaha.
