Irjen Ahrie Sonta Jalani Sidang Etik Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
GueBerita.com – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri resmi memulai rangkaian proses penegakan disiplin terhadap Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution, pada Selasa (10/11/26). Langkah ini diambil sebagai respons atas keterlibatan Ahrie dalam kasus dugaan akses ilegal berupa penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh penting negara lainnya.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi bahwa pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) tersebut telah dijadwalkan secara resmi oleh pihak Propam. Sidang ini menjadi mekanisme internal Polri untuk memeriksa pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh oknum perwira tinggi tersebut.
Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan informasi mendetail mengenai siapa saja anggota majelis hakim yang memimpin sidang KKEP tersebut. Identitas Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) yang berwenang dalam persidangan ini pun masih dirahasiakan oleh pihak internal Polri demi menjaga integritas proses pemeriksaan.
Kasus ini mencuat ke publik setelah penetapan status tersangka terhadap sejumlah petinggi kepolisian. Selain Ahrie Sonta, Polri sebelumnya telah menetapkan dua nama lain dalam pusaran kasus yang sama, yakni Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso.
Dalam perkembangan terbaru penyelidikan oleh Bareskrim Polri, daftar tersangka kembali bertambah dengan masuknya nama mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi. Slamet, yang memiliki rekam jejak sebagai pembina MC Bareskrim Polri serta pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim periode 2010-2019, kini turut diproses atas perannya dalam skandal penyadapan ini.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa persidangan etik ini berjalan beriringan dengan proses hukum pidana yang tengah dilakukan oleh Bareskrim. Fokus utama dari sidang KKEP adalah untuk menentukan sanksi internal bagi anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik profesi, terlepas dari ancaman hukuman pidana yang menanti di pengadilan umum nantinya.
Hingga keterangan ini diterbitkan, belum ada jadwal pasti mengenai kapan sidang etik untuk tiga tersangka lainnya akan dilaksanakan. Polri menyatakan bahwa proses pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan kepolisian.
Skandal ini menjadi sorotan publik yang luas, mengingat kasus penyadapan melibatkan figur-figur strategis di jajaran kepolisian dan pemerintahan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga sempat menerima kunjungan dari 10 mantan Kapolri di Hambalang pada Minggu (8/11/2026), di mana pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi mengenai berbagai dinamika isu nasional yang berkembang saat ini.
