Evaluasi 377 Pelanggaran TKA SMA/SMK: 14 Kasus Masuk Kategori Berat
GueBerita.com – Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SMA/SMK sederajat di Indonesia sepanjang tahun 2026 diwarnai dengan temuan ratusan pelanggaran administratif maupun teknis. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat total 377 dugaan pelanggaran yang terjadi selama dua gelombang pelaksanaan ujian tersebut.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, memaparkan bahwa dari total temuan tersebut, sebanyak 308 pelanggaran terjadi pada gelombang pertama, sementara 69 sisanya tercatat pada pelaksanaan gelombang kedua. Pihak kementerian saat ini tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap temuan-temuan tersebut.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026), Toni menegaskan bahwa dari ratusan temuan yang ada, terdapat 14 kasus yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Saat ini, kasus-kasus tersebut telah diserahkan kepada Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen untuk diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Bentuk Pelanggaran dan Standar Operasional Prosedur
Berdasarkan hasil pemantauan, mayoritas pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan tindakan proktor maupun pengawas ujian di lapangan. Salah satu temuan yang cukup menonjol adalah aktivitas mendokumentasikan kondisi ruang ujian, baik melalui siaran langsung maupun unggahan foto dan video ke media sosial.
Meskipun konten yang diunggah tidak selalu menampilkan substansi soal ujian, pihak Kemendikdasmen tetap mengategorikan tindakan tersebut sebagai pelanggaran. Menurut Toni, hal ini dikarenakan setiap aktivitas di ruang ujian harus mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat guna menjaga integritas dan kerahasiaan pelaksanaan tes.
Upaya Tindak Lanjut dan Pengawasan
Kemendikdasmen telah mengambil langkah proaktif dengan melakukan klarifikasi terhadap 308 satuan pendidikan yang terlibat dalam dugaan pelanggaran pada gelombang pertama. Proses ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan lapangan dengan kondisi nyata yang terjadi di sekolah masing-masing.
Sebagai bentuk pencegahan, kementerian juga telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 pada 2 November 2026. Surat ini ditujukan kepada Dinas Pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, serta seluruh satuan pendidikan agar lebih disiplin dalam mematuhi tata tertib pelaksanaan TKA.
Selain upaya internal, Kemendikdasmen memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk menjamin objektivitas ujian. Kerja sama pengawasan tersebut melibatkan:
Pihak kementerian menekankan bahwa integritas ujian merupakan tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, satuan pendidikan diminta untuk memastikan bahwa seluruh unsur pelaksana, mulai dari siswa, proktor, hingga pengawas, telah memahami tata tertib yang berlaku sebelum memasuki ruang ujian.
