GueBerita.com – Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut dan merasa terpukul setelah menerima laporan terbaru mengenai kondisi ekonomi masyarakat beberapa pekan setelah resmi menjabat sebagai presiden.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat membacakan pidato Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Pidato tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan V Tahun sidang 2025–2026 di Gedung DPR RI, pada Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan bahwa perekonomian Indonesia selama tujuh tahun terakhir telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sekitar 5 persen setiap tahunnya.
Baca juga: Prabowo Jelaskan Empat Alasan Pembentukan Badan Ekspor SDA, Targetkan Pencegahan Kebocoran Devisa
Dengan pencapaian tersebut, total pertumbuhan ekonomi nasional secara akumulatif disebutkan telah mencapai angka sekitar 35 persen. Angka ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam skala makro.
Namun demikian, Prabowo menekankan bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang impresif tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Ia menilai masih terdapat banyak persoalan mendasar yang memerlukan perhatian dan segera dibenahi oleh pemerintah.
“Saya mengajak kita semua untuk bersikap jujur, baik kepada diri sendiri maupun kepada rakyat kita. Mungkin ini adalah kenyataan yang pahit bagi kita. Saya pribadi merasa seolah dipukul di ulu hati saya setelah menerima data-data ini beberapa minggu setelah saya menjabat sebagai presiden,” ujar Prabowo dalam pidatonya di hadapan anggota dewan.
Data yang diterima oleh pemerintah menunjukkan adanya sebuah kondisi yang dinilai paradoksal. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena terjadi di tengah berjalannya pertumbuhan ekonomi nasional yang positif.
Secara mengejutkan, di saat perekonomian terus tumbuh, jumlah masyarakat yang tergolong miskin justru dilaporkan mengalami peningkatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penyaluran manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
Persentase masyarakat miskin tercatat mengalami kenaikan dari 46,1 persen menjadi 49,5 persen. Peningkatan ini berarti ada penambahan lebih dari tiga poin persentase masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran yang mendalam bahwa hasil dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling rentan. Ada kesenjangan yang jelas antara pertumbuhan ekonomi agregat dan kesejahteraan individu.
