Analisis Media Asing Terkait Wacana Gibran Mundur sebagai Wapres

Jakarta, VIVA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keinginan tersebut telah disampaikan Gibran saat bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11) pagi.

“Memang benar pagi hari tadi bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan bapak presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih berlangsung selama 2,5 jam diantaranya di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama bapak presiden beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi dan di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Kabar mengenai niat Gibran untuk mundur dari jabatan wakil presiden juga menjadi sorotan sejumlah media asing. Bagaimana media internasional memberitakan kabar tersebut? Berikut rangkumannya.

Media asal Amerika Serikat ini memberitakan kabar tersebut dengan judul ‘Indonesia VP expresses intent to step down in talks with President, official says’. Dalam pemberitaan tersebut, Reuters juga sempat menyinggung soal polemik antara Presiden ke-7 RI, Jokowi dan Presiden Prabowo.

Berikut ini pemberitaan mengenai niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wapres sebagaimana diwartakan oleh Reuters.

Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat senior pemerintah.

“Wakil presiden menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri di tengah perkembangan situasi yang terjadi,” kata juru bicara kepresidenan Prasetyo Hadi kepada wartawan.

Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak permintaan pengunduran diri Gibran. Namun, dia tidak memastikan apakah Presiden telah menerima permintaan tersebut.

Pertemuan itu berlangsung di tengah semakin lebarnya perbedaan politik antara Prabowo dan ayah Gibran, Joko Widodo atau Jokowi, yang merupakan mantan presiden dua periode dan masih memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia.

Gibran berperan membantu Prabowo meraih kemenangan besar dalam Pilpres 2024. Namun, sejumlah anggota parlemen kini berencana menyelidiki kelayakan Gibran sebagai calon wakil presiden. Mereka mempertanyakan dokumen pendidikan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan pencalonan.

Pada Selasa, Gibran mengatakan kepada wartawan bahwa Prabowo menyarankannya untuk terus “berjuang” membuktikan kelayakannya sebagai wakil presiden. Namun, Gibran tidak menyinggung pembicaraan mengenai rencana pengunduran dirinya.

“Presiden sudah seperti ayah bagi saya,” kata Gibran.

Ketegangan antara Mantan Rival Politik Kian Meningkat

Gibran, 39 tahun, selama ini cenderung tidak banyak tampil di ruang publik sebagai wakil presiden. Kehadirannya bersama Prabowo dalam berbagai kesempatan juga terbilang jarang.

Namun, belakangan ini Gibran menjadi sorotan seiring meningkatnya ketegangan antara Prabowo dan Jokowi. Sebelum secara terbuka memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai penerusnya, Jokowi pernah mengalahkan Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019.

Ketegangan keduanya semakin terlihat setelah tiga perwira tinggi kepolisian ditangkap pekan lalu. Salah satunya merupakan orang dekat Jokowi yang baru saja dicopot dari jabatan Kapolri. Ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan ilegal, termasuk terhadap Prabowo. Reuters menyebut belum berhasil menghubungi para tersangka untuk meminta keterangan.

Kasus tersebut menambah persoalan yang harus dihadapi Prabowo. Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahannya dilaporkan menurun dalam setahun terakhir akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan populis yang membutuhkan anggaran besar.

Prabowo juga berupaya meyakinkan investor di tengah kekhawatiran mengenai ketidakpastian kebijakan pemerintah. Sejumlah persoalan turut mengguncang pasar saham Indonesia dan menyebabkan nilai tukar rupiah melemah.

Sementara itu, anggota parlemen yang mayoritas berasal dari koalisi besar pendukung Prabowo tengah mempertimbangkan pembentukan panitia penyelidikan untuk memeriksa kelayakan Gibran sebagai wakil presiden. Sejumlah analis menilai langkah tersebut bisa menjadi tahap awal menuju proses pemakzulan.

Persoalan ini mencuat setelah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pada bulan lalu terkait dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat mencalonkan diri dalam Pilpres 2024. Kedua lembaga tersebut menilai dokumen yang diajukan tidak memenuhi persyaratan pencalonan.

Gibran mengatakan pada Selasa bahwa dirinya akan mengajukan banding atas putusan Mahkamah Agung tersebut.

Media asal Singapura juga ikut menyoroti niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wapres dalam artikel berjudul ‘Indonesian V-P Gibran tells Prabowo he intends to resign amid calls for impeachment‘.

Dalam artikel tersebut, media asal Singapura juga menyinggung soal tekanan politik di Indonesia menyusul dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan ijazah SMA Gibran.

Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 November bahwa dirinya berniat mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya upaya sejumlah anggota parlemen untuk memproses pemakzulannya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Dokumen tersebut berkaitan dengan kelulusan Gibran dari jenjang SMA, yang menjadi salah satu syarat untuk menduduki jabatan wakil presiden berdasarkan undang-undang pemilu.

Hal itu disampaikan Prasetyo setelah Gibran dan Prabowo menggelar pertemuan selama sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi.

Sejumlah media lokal melaporkan pertemuan tersebut berlangsung di kediaman resmi Presiden di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.

“Beliau menyampaikan niat untuk mengundurkan diri seiring perkembangan terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung,” kata Prasetyo kepada wartawan.

Prasetyo menambahkan, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Setelah pertemuan tersebut, Gibran mengatakan kepada wartawan di Istana Kepresidenan bahwa dirinya menganggap Prabowo sebagai sosok ayah dan menghargai berbagai nasihat yang diberikan kepadanya.

“Presiden Prabowo sudah seperti ayah bagi saya. Beliau banyak memberikan nasihat dan masukan terkait perkembangan situasi saat ini,” kata Gibran.

“Salah satu nasihat beliau adalah agar saya terus berjuang melalui PTUN dan mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung,” ujarnya.

Pada 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang mempersoalkan kelayakan Gibran sebagai wakil presiden. Namun, dalam pertimbangan putusannya, MK menyebut tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri yang setara dengan jenjang SMA.

Selanjutnya, pada 30 Oktober, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Tekanan Hukum dan Politik

Perkembangan ini terjadi ketika sejumlah anggota DPR bersiap mengajukan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran. Langkah tersebut merupakan salah satu tahapan yang dapat mengarah pada proses pemakzulan.

DPR kembali menggelar sidang pada 10 November setelah menjalani masa reses selama satu bulan. Menurut informasi yang diperoleh The Straits Times, formulir pengajuan hak menyatakan pendapat telah beredar di kalangan anggota DPR untuk ditandatangani sejak 7 November.

Situasi ini juga berlangsung di tengah kabar mengenai hubungan yang merenggang antara Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ayah Gibran.

Berdasarkan Undang-Undang MD3, pengajuan hak menyatakan pendapat harus didukung sedikitnya 25 dari total 580 anggota DPR atau sekitar 4,3 persen. Dukungan tersebut juga harus berasal dari lebih dari satu dari delapan fraksi yang ada di parlemen.

Selanjutnya, usulan tersebut harus mendapat persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga anggota DPR. Dari jumlah anggota yang hadir, sedikitnya dua pertiga juga harus menyetujui usulan tersebut.

Jika seluruh 580 anggota DPR hadir, diperlukan 387 suara untuk meloloskan usulan. Sementara itu, jika jumlah anggota yang hadir hanya memenuhi batas kuorum, yakni 387 orang, diperlukan sedikitnya 258 suara persetujuan.

Apabila usulan tersebut disetujui, perkara akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa lebih lanjut.

Jika MK menyatakan Gibran terbukti melakukan pelanggaran hukum berat atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat sebagai wakil presiden, keputusan akhir akan berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Untuk mengambil keputusan tersebut, sidang MPR harus dihadiri sedikitnya tiga perempat dari seluruh anggota. Keputusan juga harus disetujui oleh minimal dua pertiga anggota yang hadir.

Undang-Undang MD3 mengatur tentang MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta DPRD. Aturan ini mencakup kewenangan dan tata cara kerja lembaga-lembaga tersebut, termasuk hak DPR untuk meminta keterangan pemerintah (hak interpelasi), melakukan penyelidikan (hak angket), dan menyampaikan pendapat resmi (hak menyatakan pendapat).