GueBerita.com – Pemerintah Kota Surabaya telah mengambil langkah proaktif untuk memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tidak mendapatkan tempat pada Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.
Kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta menjadi kunci utama dalam menjamin semua lulusan Sekolah Dasar (SD) di Kota Pahlawan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menyatakan bahwa kapasitas penampungan yang telah disiapkan oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya sudah sangat memadai. Kesiapan ini mencakup lulusan dari sekolah negeri maupun swasta.
Baca juga: Pengakuan SKS dari Pengalaman Kerja dalam Program RPL Tipe A di UIN KHAS Jember
“Jadi, sekolah negeri dan swasta kita berkolaborasi. Insyaallah berdasarkan kuota yang ada di Dinas Pendidikan, semua anak usia sekolah di Surabaya tidak ada yang tidak sekolah untuk tahun 2026,” ujar Eddy dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Gedung Eks Kantor Humas Pemkot Surabaya pada Selasa, 19 Mei 2026.
Pernyataan ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk para pemerhati pendidikan. Isa Anshori, seorang Pemerhati Pendidikan dan Perlindungan Anak dari LPA Jawa Timur, turut memberikan pandangannya mengenai kapasitas sekolah di Surabaya.
Menurut Isa, kapasitas gabungan antara SMP negeri dan swasta di Surabaya mencapai angka yang signifikan, yaitu sekitar 42.000 kursi. Jumlah ini dianggap sangat cukup untuk menampung seluruh lulusan SD, baik dari sekolah negeri maupun swasta.
“Dari jumlah daya tampungnya 42.000 (SMPN dan swasta), artinya tidak ada anak Surabaya yang usia sekolah yang tidak sekolah,” tegas Isa, menggarisbawahi kecukupan kuota yang tersedia.
Lebih lanjut, Isa merinci komposisi kuota tersebut. Untuk jenjang SMP negeri, tersedia sekitar 17.000 kursi. Angka ini dibandingkan dengan total sekitar 41.000 lulusan SD negeri dan swasta di Surabaya.
Dengan pembagian tersebut, diperkirakan sekitar 40 persen dari total lulusan SD akan tertampung di sekolah negeri. Sisanya, yang mencakup sekitar 60 persen, memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di berbagai sekolah swasta yang ada.
“Proporsi 17.000 (kuota SMPN) dari 41.000 (lulusan SDN dan Swasta), sehingga porsinya sekitar 40%, dan kue swasta adalah 60%. Artinya semua akan jadi tertampung,” jelas Isa, menekankan pemerataan akses pendidikan.
Isa menambahkan bahwa selama proses pelaksanaan SPMB berlangsung sesuai dengan koridor aturan yang telah ditetapkan, ia yakin seluruh anak usia sekolah di Kota Pahlawan akan tetap memiliki akses yang sama terhadap pendidikan.
