Gerindra Beri Ultimatum Pemecatan Bupati Kupang Terkait Kasus Kekerasan

GueBerita.com – Partai Gerindra secara tegas menyatakan komitmennya untuk mengambil tindakan disipliner berat terhadap kadernya, Bupati Kupang berinisial YL, menyusul munculnya laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang saat ini sedang dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menegaskan bahwa jika dugaan tersebut terbukti secara hukum, partai tidak akan memberikan toleransi. Sanksi pemecatan dari keanggotaan partai telah disiapkan, bahkan pihak partai juga akan mendorong proses pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Bupati Kupang.

Habiburokhman, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI, menekankan pentingnya proses hukum yang berjalan objektif dan transparan. Ia meminta Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk bekerja secara profesional tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada pihak mana pun yang terlibat dalam perkara ini.

“Kami akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dan mendorong yang bersangkutan dipecat juga sebagai bupati. Kelak kalau terbukti tuduhan pemerkosaan tersebut, harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku,” tegas Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (14/11/2026).

Lebih lanjut, ia mendesak agar laporan polisi yang diajukan oleh korban segera ditindaklanjuti secara cepat. Pihaknya berharap aparat penegak hukum segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terduga pelaku jika ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk memperkuat dakwaan.

Kronologi dan Penanganan Kasus

Kasus ini mencuat setelah seorang korban berusia 21 tahun melaporkan dugaan kekerasan seksual ke Polda NTT pada Kamis (12/11/2026). Laporan tersebut telah teregistrasi dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Humas Polda NTT, Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra pada Jumat (13/11/2026), peristiwa tersebut diduga terjadi pada Rabu, 11 November 2026. Lokasi kejadian dilaporkan berada di kompleks rumah dinas yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Menurut informasi awal yang dikumpulkan penyidik, kejadian bermula saat korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi tersebut dengan maksud menanyakan terkait penawaran pekerjaan. Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mendapatkan tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh terlapor.

Korban kemudian dilaporkan berhasil meninggalkan lokasi setelah menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dan penjemputan. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami keterangan dari pihak-pihak terkait untuk melengkapi berkas penyelidikan.

Perlindungan Korban dan Kepatuhan Hukum

Pihak kepolisian menegaskan bahwa penanganan kasus ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Polda NTT juga berkomitmen untuk menjamin hak-hak korban sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

UU TPKS sendiri merupakan regulasi yang dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi korban kekerasan seksual, termasuk memastikan akses terhadap keadilan dan pemulihan. Fokus aparat dalam kasus ini adalah memastikan proses hukum berjalan sesuai koridor, mengingat posisi terlapor yang merupakan pejabat publik.

Hingga saat ini, masyarakat menantikan perkembangan lebih lanjut dari penyidikan Polda NTT terkait kebenaran dugaan tersebut. Partai Gerindra melalui pernyataannya telah memosisikan diri untuk mendukung penuh proses hukum yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab organisasi terhadap tindakan kadernya.