Usulan BUMN Pakan Titiek Soeharto: Strategi Subsidi Peternak dan Pembudidaya
GueBerita.com – Beban biaya produksi yang kian mencekik para peternak dan pembudidaya ikan di berbagai daerah mendorong Komisi IV DPR RI untuk mencari solusi konkret. Ketua Komisi IV, Siti Hediati Soeharto, secara resmi mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikhususkan untuk mengelola penyediaan pakan ternak dan ikan, guna menstabilkan harga serta ketersediaan pasokan di pasar.
Usulan strategis ini disampaikan Titiek Soeharto usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada Jumat, 13 November 2026. Menurutnya, ketergantungan peternak pada pakan dengan harga tinggi telah mengancam keberlangsungan usaha sektor perikanan dan peternakan nasional.
Skema Subsidi Pakan ala Pupuk
Selain pembentukan BUMN khusus, Komisi IV DPR RI juga mengusulkan skema subsidi pakan bagi pelaku usaha perikanan dan peternakan. Titiek menjelaskan bahwa model subsidi tersebut diharapkan dapat mengadopsi pola yang selama ini diterapkan pemerintah pada sektor pertanian, yakni subsidi pupuk. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat target swasembada pangan yang menjadi prioritas nasional.
Dalam diskusi bersama pemangku kepentingan, terungkap bahwa biaya pakan menyumbang hingga 85 persen dari total biaya operasional pembudidaya ikan. Situasi ini diperparah dengan kenaikan harga pakan yang terjadi sebanyak empat kali sepanjang tahun ini, sementara harga jual hasil panen cenderung stagnan. Kondisi ini membuat banyak pembudidaya terjebak dalam kerugian operasional, terutama setelah bantuan sarana produksi seperti kolam bioflok habis masa pakainya.
Pemerataan Produksi dan Pengembangan Infrastruktur
Titiek juga menyoroti sentralisasi pabrik pakan yang selama ini mayoritas masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ia menekankan pentingnya pembangunan fasilitas produksi pakan di wilayah Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Dengan adanya pemerataan lokasi pabrik, distribusi pakan ke berbagai pelosok daerah diharapkan menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi para pelaku usaha lokal.
Terkait realisasi BUMN khusus pakan tersebut, Titiek menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memulai koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan, serta Danantara. Hal ini menunjukkan adanya sinergi pemerintah pusat dalam merespons keresahan masyarakat peternak.
Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perikanan
Di sisi lain, kunjungan tersebut juga menyoroti pentingnya peran balai perikanan dalam mendukung budidaya ikan lokal. Titiek memberikan apresiasi terhadap keberhasilan BPBAT Mandiangin dalam memijahkan ikan gabus dan ikan belida. Namun, ia mengingatkan bahwa fasilitas tersebut masih menjadi satu-satunya UPT perikanan yang melayani seluruh wilayah Kalimantan.
Sebagai respons, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb. Haeru Rahayu, menjelaskan bahwa saat ini baru terdapat 15 UPT di seluruh Indonesia. Pihak KKP kini sedang mengusulkan penambahan enam UPT baru untuk memperluas jangkauan dukungan teknis dan pemberdayaan bagi pembudidaya ikan di berbagai provinsi.
Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini melalui pengawasan anggaran, regulasi, dan kemitraan strategis. Tujuannya adalah agar sektor perikanan budidaya tidak hanya produktif, tetapi juga memiliki daya saing yang kuat serta mampu menjamin kesejahteraan bagi masyarakat pembudidaya di seluruh penjuru Indonesia.
