Analisis Jimly Asshiddiqie: UUD 1945 Atur Pengganti Wapres Gibran

GueBerita.com – Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, memberikan pandangan krusial terkait mekanisme pengisian kursi Wakil Presiden pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka. Menurut Jimly, konstitusi Indonesia tidak memberikan mandat yang mewajibkan calon pengganti Wakil Presiden berasal dari partai politik pengusung.

Keterangan ini disampaikan Jimly usai menghadiri diskusi publik di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia menekankan bahwa presiden memiliki wewenang penuh untuk mengajukan dua nama kandidat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih sebagai wakil baru.

Polemik mengenai asal-usul calon wakil presiden ini muncul karena adanya perbedaan penafsiran antara Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Jimly menyoroti bahwa dalam bagian penjelasan UU MD3, terdapat ketentuan yang mensyaratkan calon wakil presiden harus berasal dari partai pengusung.

“Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai—artinya diajukan presiden—dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan ‘berasal dari’ itu di Undang-Undang Dasar tidak ada,” ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Jimly menilai bahwa ketentuan dalam penjelasan UU MD3 tersebut keliru karena melakukan analogi yang kurang tepat terhadap kondisi kekosongan jabatan. Ia menjelaskan bahwa syarat usulan dari partai politik hanya berlaku dalam kondisi darurat tertentu, yakni ketika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Dalam situasi saat ini, di mana hanya posisi Wakil Presiden yang kosong, rujukan hukum yang harus digunakan adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari harus bersidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

“Di Pasal 8 ayat (2), dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ,” tegasnya.

Berdasarkan argumentasi tersebut, Jimly berpendapat bahwa presiden memiliki keleluasaan konstitusional untuk menentukan kandidat wakil presiden. Calon tersebut tidak terbatas pada partai koalisi, melainkan bisa berasal dari partai di luar koalisi maupun kalangan non-partai.

Lebih lanjut, Jimly mengidentifikasi adanya dua cacat formil dalam UU MD3 terkait isu ini:

Sebagai solusi atas ketidaksesuaian aturan ini, Jimly menawarkan penafsiran moderat. Frasa “berasal dari partai pengusung” menurutnya bisa dimaknai sebagai sosok yang mendapatkan persetujuan dari partai pengusung, tanpa harus terikat status sebagai kader internal partai tersebut.

Meski demikian, Jimly menekankan bahwa dalam hierarki hukum, UUD 1945 tetap menjadi rujukan utama yang harus dipatuhi. Ia menyarankan agar presiden tetap menjadikan konstitusi sebagai landasan pengambilan keputusan sambil menunggu proses judicial review yang saat ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi terkait aturan tersebut.