Status Gibran Usai Tak Lagi Wapres: Bagaimana Nasib Polemik Ijazahnya?
GueBerita.com – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026). Keputusan ini diambil di tengah dinamika hukum terkait polemik penyetaraan ijazah pendidikan yang sempat menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.
Langkah pengunduran diri tersebut dilakukan bersamaan dengan terbitnya keputusan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah milik Gibran. Meski terjadi secara beriringan, pihak Gibran menegaskan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan keputusan pribadi yang tidak memiliki kaitan langsung dengan persoalan administratif ijazah tersebut.
Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung
Polemik mengenai keabsahan ijazah Gibran mencapai titik krusial setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat, Subhan Palal. Sebagai respons atas putusan tersebut, Kemendikdasmen secara resmi mencabut suket penyetaraan ijazah yang sebelumnya diterbitkan.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) pencabutan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Kamis (12/11/2026). SK tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026.
Dengan dicabutnya objek gugatan tersebut, PTUN menyatakan bahwa perkara hukum terkait keabsahan suket penyetaraan ijazah Gibran telah gugur. Atip menambahkan bahwa langkah ini menandai berakhirnya seluruh upaya hukum yang berkaitan dengan dokumen tersebut, karena suket bernomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 kini tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat atau berlaku secara erga omnes.
Implikasi Hukum dan Konstitusional
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut memberikan penjelasan mengenai posisi hukum dari pencabutan dokumen tersebut. Menurut Yusril, tindakan Kemendikdasmen merupakan kewajiban administratif pejabat pemerintah untuk menjalankan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.
Yusril merujuk pada Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai landasan pelaksanaan putusan tersebut. Ia pun sempat menyinggung mengenai implikasi dari pembatalan penyetaraan pendidikan ini terhadap persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden, yang menurutnya perlu ditinjau kembali berdasarkan ketentuan konstitusi yang berlaku.
Pernyataan Pengunduran Diri Gibran
Di hari yang sama, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato pengunduran dirinya. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan yang telah diberikan selama masa jabatannya dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
Presiden Prabowo Subianto menerima surat pernyataan berhenti tersebut pada pukul 10.15 WIB. Dalam keterangannya, Presiden menyatakan menghormati keputusan yang diambil oleh Gibran meskipun dengan berat hati. Presiden menegaskan dukungannya terhadap langkah tersebut sebagai bentuk penghormatan atas hak pribadi yang bersangkutan.
Hingga saat ini, transisi pasca-pengunduran diri tersebut masih menjadi perhatian berbagai pihak terkait mekanisme tata negara yang berlaku. Publik menyoroti bagaimana proses pemerintahan akan berjalan ke depan setelah posisi Wakil Presiden mengalami kekosongan pasca-pengunduran diri tersebut.
