Pertemuan 2,5 Jam Gibran dan Prabowo: Rekam Jejak Usai Niat Mundur
GueBerita.com – Dinamika politik nasional tengah menjadi sorotan tajam setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam di Kompleks Istana Kepresidenan tersebut terjadi di tengah tekanan publik terkait keabsahan dokumen pendidikan Gibran serta menguatnya wacana pemakzulan di parlemen.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut memang membahas mengenai dinamika politik yang sedang berkembang, termasuk niat pengunduran diri yang disampaikan oleh Wakil Presiden. Meskipun beredar kabar di publik mengenai adanya penolakan dari pihak Presiden, Prasetyo menegaskan bahwa narasi tersebut tidaklah benar.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto tidak mengambil sikap menolak dalam pertemuan tersebut. Sebaliknya, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam menghadapi situasi yang ada. Diskusi selama dua setengah jam itu lebih menekankan pada pertimbangan langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh Gibran di tengah tekanan isu yang menerpanya.
Selain menyampaikan niat untuk mundur, Gibran dilaporkan mengajukan permohonan khusus kepada Presiden. Ia meminta ruang dan kesempatan untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai upaya membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pendidikan yang selama ini dipersoalkan.
Langkah hukum ini menjadi krusial mengingat adanya dua putusan lembaga peradilan yang saling bersinggungan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan bahwa permohonan sengketa persyaratan pendidikan Wapres tidak dapat diterima karena pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
Di sisi lain, terdapat putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran. Dalam putusan tersebut, dokumen penyetaraan pendidikan milik Gibran dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, yang kemudian memicu respons keras dari berbagai fraksi di DPR RI.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengakui bahwa pihaknya telah menerima banyak aspirasi dari berbagai fraksi selama masa reses terkait persoalan dokumen pendidikan tersebut. Ia memastikan bahwa pimpinan parlemen akan memproses masukan-masukan tersebut setelah DPR kembali memasuki masa persidangan.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut,” ujar Puan saat ditemui usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Sejumlah fraksi, termasuk Kelompok Fraksi PKB di Komisi II DPR, sebelumnya telah menyatakan tengah memfinalisasi pertimbangan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait isu ini. Mekanisme HMP merupakan salah satu langkah konstitusional yang dimiliki DPR untuk merespons persoalan penyelenggaraan negara.
Menanggapi potensi langkah politik di parlemen, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pemerintah akan memantau perkembangan di DPR. Yusril menegaskan bahwa pemerintah menghormati kewenangan parlemen dalam menentukan mekanisme yang akan ditempuh, baik melalui pembentukan panitia angket maupun langsung menuju HMP.
Hingga saat ini, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran belum menghasilkan keputusan final mengenai pengunduran diri tersebut. Proses hukum di PTUN yang direncanakan oleh Gibran serta proses politik yang sedang bergulir di DPR akan menjadi penentu nasib posisi Wakil Presiden ke depan. Situasi ini menempatkan stabilitas pemerintahan dalam pengawasan ketat, baik dari sisi hukum maupun konstelasi politik di parlemen.
