Analisis Yusril Ihza Mahendra Terkait Polemik Ijazah Gibran dan Langkah DPR
GueBerita.com – Polemik terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini menjadi perhatian serius di ranah hukum dan politik nasional. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyatakan akan memantau secara saksama setiap perkembangan pembahasan isu ini di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa posisi pemerintah saat ini adalah menunggu langkah konkret dari parlemen. Mengingat DPR baru saja memulai kembali masa persidangan setelah menjalani masa reses, pemerintah belum mengambil sikap lebih lanjut sebelum melihat arah kebijakan yang diambil oleh para wakil rakyat.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (10/11/2026), Yusril menegaskan bahwa pemerintah akan mengamati apakah DPR akan menempuh jalur pembentukan panitia angket atau langsung menuju mekanisme Hak Menyatakan Pendapat. Menurutnya, dinamika di parlemen akan sangat bergantung pada bagaimana lembaga legislatif tersebut menyikapi dua putusan hukum dari lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
Dua putusan yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026. Kedua putusan ini memiliki implikasi signifikan terhadap legalitas dokumen pendidikan yang dipersoalkan.
Terkait Putusan MK, lembaga tersebut memutuskan bahwa permohonan sengketa persyaratan pendidikan Wakil Presiden tidak dapat diterima karena pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau diploma luar negeri yang setara dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) oleh Gibran Rakabuming Raka.
Sementara itu, Putusan Kasasi MA memberikan hasil yang berbeda. MA mengabulkan permohonan pemohon dalam perkara gugatan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Gibran. Dengan putusan tersebut, surat keterangan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Yusril menjelaskan bahwa pemerintah akan mengikuti prosedur administratif yang berlaku setelah MA mengunggah putusan tersebut secara resmi di laman mereka. Ia menambahkan bahwa setelah putusan tersebut ditindaklanjuti oleh pihak terkait, maka secara hukum proses pembuktian mengenai surat keterangan tersebut dianggap telah selesai.
Lebih lanjut, Yusril menekankan bahwa baik putusan MK maupun putusan MA memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan MK bersifat final and binding, sementara putusan MA menjadi final setelah dipublikasikan secara resmi oleh lembaga tersebut. Dari sisi administrasi negara, Yusril menilai perkara ini sudah mencapai titik akhirnya secara hukum.
Setelah tahapan administrasi tersebut tuntas, persoalan ini sepenuhnya akan masuk ke dalam ranah hukum tata negara yang berada di bawah kewenangan DPR RI. Pemerintah menegaskan tidak akan mencampuri proses yang berada di wilayah otoritas parlemen tersebut, dan akan tetap bersikap netral sembari menunggu perkembangan lebih lanjut dari Senayan.
