Dampak Politik Gibran: Hak Angket DPR dan Isu Pemakzulan Menguat
GueBerita.com – Polemik terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik seiring dibukanya masa persidangan DPR RI pada Selasa (10/11/2026). Sejumlah opsi mekanisme parlemen, mulai dari penggunaan hak angket hingga Hak Menyatakan Pendapat (HMP), kini mulai diperbincangkan sebagai langkah untuk merespons dinamika hukum yang tengah berkembang.
Persoalan ini mencuat setelah adanya dua putusan dari lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang menjadi sorotan, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026. Kedua putusan tersebut memiliki implikasi hukum yang berbeda terkait validitas dokumen pendidikan yang dimiliki oleh Wapres Gibran.
Merespons wacana yang bergulir di parlemen, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pemerintah akan bersikap pasif. Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mencampuri kewenangan konstitusional DPR dalam menentukan langkah tindak lanjut terkait isu tersebut.
Yusril menjelaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan sikap fraksi-fraksi di DPR. Ia juga menekankan bahwa setelah seluruh proses administrasi hukum selesai—termasuk pengunggahan putusan kasasi MA ke laman resmi—persoalan ini sepenuhnya berada dalam ranah hukum tata negara yang menjadi otoritas legislatif.
Dinamika Hukum dan Konteks Putusan
Dalam konteks hukum, terdapat perbedaan substansi antara putusan MK dan MA yang menjadi rujukan diskusi di DPR:
Yusril menambahkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Sementara untuk putusan MA, ia menyebut masih ada tahapan administratif yang harus diselesaikan, yakni pengunggahan putusan di situs resmi MA sebelum pihak terkait menindaklanjuti putusan tersebut.
Respons Pimpinan DPR
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengonfirmasi bahwa pimpinan dewan telah menerima berbagai aspirasi dan masukan dari fraksi-fraksi partai politik selama masa reses. Masukan tersebut mencakup berbagai opsi mekanisme, termasuk kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyikapi isu ijazah Wapres.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut,” kata Puan usai rapat paripurna. Ia menambahkan bahwa pimpinan DPR akan terus menyerap aspirasi yang berkembang di fraksi setelah masa sidang resmi dibuka, guna menentukan langkah yang sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku di parlemen.
Sebelumnya, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, sempat menyampaikan bahwa penggunaan HMP menjadi salah satu opsi yang tengah difinalisasi. Menurutnya, langkah ini dipandang sebagai upaya untuk menguji Indonesia sebagai negara hukum dalam menyikapi kondisi konstitusional yang ada.
Hingga saat ini, DPR belum secara resmi melihat putusan lengkap MA yang dikaitkan dengan wacana pemakzulan. Dengan dimulainya masa persidangan, posisi politik dari masing-masing fraksi akan menjadi penentu utama apakah hak angket atau Hak Menyatakan Pendapat akan benar-benar diaktifkan sebagai respons atas polemik dokumen pendidikan tersebut.
