Analisis Wantimpres Soal Syarat Gibran Jadi Wapres: Fokus Terkunci

GueBerita.com – Polemik mengenai status hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke permukaan setelah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Margarito Kamis, melontarkan pernyataan tajam terkait persyaratan jabatan yang kini diperdebatkan.

Dalam keterangannya pada Selasa (10/11/2026), Margarito Kamis menyoroti implikasi hukum dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah Gibran. Menurut pakar hukum tata negara tersebut, putusan lembaga peradilan tertinggi ini membawa konsekuensi serius terhadap legitimasi jabatan yang saat ini diduduki oleh Gibran.

Margarito menegaskan bahwa putusan MA tersebut telah mengunci ruang debat hukum yang sebelumnya sempat dipersoalkan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai, argumentasi hukum lain yang berseberangan dengan putusan MA kini tidak lagi memiliki nilai yuridis yang kuat karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan bersifat mengikat secara hukum.

Dinamika Konstitusional dan Mekanisme Pemakzulan

Lebih lanjut, Margarito memaparkan bahwa dengan batalnya surat penyetaraan ijazah tersebut, dokumen dimaksud dianggap tidak pernah ada secara hukum. Hal ini berdampak langsung pada pemenuhan syarat administratif bagi seorang Wakil Presiden. Ia berpendapat bahwa secara konstitusional, Gibran tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk mempertahankan jabatannya.

Terkait tindak lanjut atas temuan hukum ini, Margarito menekankan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki kewenangan eksekutif untuk melakukan eksekusi jabatan. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian persoalan ini sepenuhnya berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui jalur konstitusional, yakni proses pemakzulan atau impeachment.

Konteks Hukum dan Fakta Persidangan

Margarito juga mengulas kembali dinamika persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait perkara yang sebelumnya diajukan oleh Denny Indrayana dan pihak lainnya. Meskipun MK saat itu menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena kurangnya legal standing dari para pemohon, Margarito menilai bahwa fakta-fakta yang muncul di persidangan tetap memiliki bobot hukum yang signifikan.

Ia mengaitkan fakta-fakta tersebut dengan putusan MA yang secara spesifik membatalkan surat penyetaraan ijazah. Baginya, data yang diperoleh melalui jalur peradilan jauh lebih valid dibandingkan perdebatan yang bersifat politis semata. Dengan demikian, ia berkeyakinan bahwa putusan MA sudah cukup kuat untuk menjadi landasan hukum bagi langkah-langkah konstitusional selanjutnya.

Perlu diketahui, isu mengenai status Wakil Presiden ini sempat menjadi perhatian publik di tengah berlangsungnya agenda-agenda kenegaraan. Namun, dalam rapat paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada hari yang sama, yakni Selasa (10/11/2026) di Kompleks Parlemen, Jakarta, wacana pemakzulan tidak masuk dalam agenda pembahasan resmi. DPR RI terpantau fokus pada 12 isu strategis lainnya yang menjadi prioritas masa persidangan saat ini.

Pernyataan Margarito Kamis ini menambah daftar diskursus mengenai interpretasi hukum tata negara di Indonesia, khususnya terkait syarat formil jabatan publik tertinggi dan bagaimana institusi legislatif menyikapi putusan lembaga yudikatif dalam konteks ketatanegaraan.