Sikap Resmi PKB Terkait Polemik Ijazah SMA Gibran Segera Diumumkan
GueBerita.com – Polemik mengenai keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memasuki babak baru yang melibatkan mekanisme konstitusional di parlemen. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan tengah memfinalisasi pertimbangan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah formal dalam merespons isu tersebut.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menegaskan bahwa situasi ini merupakan ujian krusial bagi Indonesia dalam mempraktikkan prinsip negara hukum. Menurutnya, langkah yang diambil PKB bukan didasari oleh kalkulasi politik jangka pendek, melainkan upaya menjaga kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional di tingkat tertinggi.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026), Khozin menjelaskan bahwa HMP dipandang sebagai instrumen yang ideal untuk mendalami persoalan ini secara objektif. Ia menepis anggapan bahwa partainya sedang melakukan manuver politik untuk berpindah haluan, melainkan sedang memilih jalur konstitusional yang tersedia bagi DPR.
“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” ujar Khozin.
Lebih lanjut, Khozin membedakan fungsi antara Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat. Jika Hak Angket lebih ditujukan untuk mendalami kebijakan pemerintah, maka HMP merupakan instrumen DPR untuk mengeluarkan pendapat resmi atas persoalan konstitusional. Ia menegaskan bahwa kedua instrumen tersebut tidak bersifat hierarkis dan tidak saling meniadakan.
Landasan hukum penggunaan HMP ini merujuk pada Pasal 210 ayat (2) huruf c UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal tersebut memberikan wewenang bagi DPR untuk mengajukan HMP jika terdapat materi dan bukti yang sah terkait dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Khozin mengakui bahwa persoalan ijazah ini telah melalui proses di Mahkamah Agung (MA) dan melibatkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi (MK). Hal inilah yang menurutnya memicu perdebatan konstitusional terkait Pasal 7A ayat (1) UUD 1945, yang mengatur tentang kriteria pemberhentian presiden dan atau wakil presiden.
Terdapat poin krusial yang tengah dikaji oleh fraksi PKB, yakni klasifikasi persoalan ijazah tersebut. Apakah kasus ini masuk dalam kategori “tidak pernah memenuhi syarat pencalonan” atau “tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat”. Perdebatan teknis-yuridis inilah yang akan menjadi substansi dalam argumentasi konstitusional DPR melalui HMP.
Dengan menempuh jalur HMP, Khozin berharap polemik yang berkembang di masyarakat dapat segera menemui titik terang. Ia menyatakan bahwa argumentasi yang disusun DPR nantinya akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan final terkait usulan pemberhentian presiden atau wakil presiden.
Melalui proses ini, PKB ingin memisahkan antara ranah kepastian politik di parlemen dengan kepastian hukum yang nantinya akan diputus oleh lembaga peradilan tertinggi. Langkah ini diharapkan menjadi cara konstitusional untuk menyudahi berbagai spekulasi yang muncul di ruang publik terkait validitas ijazah dan syarat jabatan Wakil Presiden.
