GueBerita.com – Krisis air bersih yang menjadi fenomena rutin setiap musim kemarau di Desa Sukamaju, Kabupaten Sukabumi, kini mendapatkan perhatian serius dari Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa. Ia menegaskan bahwa pola penanganan yang hanya mengandalkan bantuan distribusi air bersih tidak lagi memadai dan menuntut adanya solusi infrastruktur yang permanen bagi masyarakat setempat.
Pernyataan tersebut disampaikan Saan dalam pertemuan koordinasi lintas sektoral yang berlangsung di Kantor Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, pada Kamis (10/9/2026). Pertemuan ini melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), para ahli geodesi, serta perangkat desa terkait untuk memetakan langkah strategis penanganan kekeringan.
Mengatasi Akar Masalah
Selama ini, wilayah Desa Sukamaju kerap mengalami kesulitan akses air bersih ketika musim kemarau tiba. Penurunan debit sumber air alami memaksa warga untuk mencari alternatif lain, termasuk memanfaatkan aliran sungai kecil atau selokan yang tidak terjamin kebersihannya untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini dinilai Saan sebagai tantangan mendasar yang memerlukan intervensi sistemik.
“Penanganan jangka pendek tentu harus dilakukan agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air. Tetapi yang jauh lebih penting, kita harus mencari solusi jangka panjang yang permanen. Air adalah kebutuhan dasar, sehingga masyarakat tidak boleh terus-menerus bergantung pada bantuan setiap kali musim kemarau datang,” ungkap Saan.
Rencana Strategis Bertahap
Sebagai langkah konkret, pihak terkait telah merumuskan strategi penanganan yang dibagi menjadi tiga fase utama:
- Jangka Pendek: Melanjutkan distribusi air bersih melalui tangki sebagai langkah darurat untuk memastikan kebutuhan pokok warga tetap terpenuhi selama masa krisis.
- Jangka Menengah: Melakukan rehabilitasi jaringan perpipaan yang ada serta pembangunan bak penampungan air untuk mengoptimalkan sumber-sumber mata air yang masih aktif.
- Jangka Panjang: Mengkaji kemungkinan teknis pembangunan jaringan perpipaan sepanjang kurang lebih 6 kilometer yang akan menyalurkan air dari Sungai Cisukawayana menuju pemukiman warga.
Kehadiran ahli geodesi dalam pembahasan ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa rencana pembangunan pipa tersebut selaras dengan kondisi kontur geografis wilayah, sehingga efisiensi distribusi air dapat tercapai secara berkelanjutan.
Kolaborasi Multi-Stakeholder
Saan Mustopa menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPBD, dan seluruh elemen masyarakat. Menurut legislator dari Dapil Jawa Barat VII ini, infrastruktur air bukanlah sekadar proyek fisik, melainkan investasi vital untuk ketahanan wilayah dalam menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
“Persoalan air tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama dan bekerja secara konkret. Kolaborasi menjadi kunci agar solusi yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Respon Positif Pemerintah Desa
Inisiatif ini disambut baik oleh Kepala Desa Sukamaju, Jenal Abidin. Ia menyampaikan apresiasi mendalam atas keterlibatan pimpinan DPR RI dalam menyelesaikan permasalahan yang telah lama membebani warganya. Baginya, kehadiran solusi jangka panjang memberikan harapan baru bagi masyarakat agar tidak perlu lagi mengalami kecemasan akan kekurangan air setiap kali pergantian musim terjadi.
Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak, diharapkan rencana pembangunan ini dapat segera direalisasikan menjadi program konkret yang mampu memutus rantai krisis air di Sukabumi, sekaligus menjadi model penanganan kekeringan yang efektif bagi wilayah lainnya.
