GueBerita.com – Krisis ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas LPG 3 kilogram yang melanda wilayah Sulawesi Selatan memicu langkah strategis dari Pemerintah Provinsi. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, resmi mengeluarkan kebijakan peralihan sistem pembelajaran di sekolah menjadi moda daring selama satu pekan ke depan.
Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. Pemerintah daerah menyoroti bahwa kelangkaan energi yang terjadi telah berdampak signifikan terhadap mobilitas warga, termasuk para siswa dan tenaga pengajar. Dengan beralih ke pembelajaran jarak jauh, diharapkan volume kendaraan di jalan raya dapat berkurang, sehingga membantu menekan beban konsumsi BBM di sektor transportasi publik dan pribadi.
Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi setiap saat terhadap situasi di lapangan sebelum memutuskan langkah lanjutan setelah periode satu pekan tersebut berakhir. Meskipun proses tatap muka ditiadakan, ia menegaskan bahwa hak pendidikan siswa tetap menjadi prioritas utama dan harus tetap berjalan melalui sistem daring.
“Kita mengambil langkah pembelajaran daring selama satu minggu. Pembelajaran tetap berlangsung hanya tidak tatap muka langsung. Ini sifatnya sementara, karena kita melihat kondisi di lapangan dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat,” ujar Andi dalam keterangannya di Makassar, Minggu, 13 September 2026.
Sebagai upaya penanganan jangka panjang, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalin komunikasi intensif dengan pihak Pertamina. Fokus utama dari koordinasi ini adalah memastikan kelancaran distribusi BBM dan Gas LPG 3 kg agar ketersediaan energi di masyarakat dapat segera pulih kembali.
Dalam arahannya, Gubernur juga memberikan instruksi kepada pemerintah kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan untuk bersikap adaptif. Khusus untuk Kota Makassar, kebijakan ini akan diselaraskan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota setempat. Sementara itu, wilayah lain diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi riil di daerah masing-masing.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menuntut langkah konkret dari Pertamina untuk memitigasi krisis ini, di antaranya:
- Melakukan percepatan distribusi BBM guna mengamankan stok di SPBU.
- Penambahan kuota BBM khusus untuk wilayah Sulawesi Selatan.
- Melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap operasional nozzle di SPBU.
- Memperketat pengawasan penyaluran energi bersubsidi.
Gubernur Andi Sudirman menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh kepada aparat terkait, termasuk TNI, Polri, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan, guna mengawal proses distribusi agar berjalan tertib dan tepat sasaran. Ia pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar selama proses normalisasi pasokan energi berlangsung.
Langkah ini menjadi cerminan dari upaya preventif pemerintah daerah dalam menanggapi dinamika distribusi energi yang kerap terjadi. Meskipun tantangan ekonomi dan fluktuasi harga minyak global menjadi latar belakang yang kompleks, fokus utama pemerintah saat ini tetap pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sembari menjaga stabilitas operasional pendidikan di wilayah Sulawesi Selatan.
