GueBerita.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada hari Rabu, 20 Mei 2026, memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Pemaparan ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, yang bertempat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dalam pidatonya, Presiden tidak hanya menjelaskan mengenai strategi fiskal dan arah perekonomian nasional, tetapi juga secara tegas menyampaikan komitmen pemerintah untuk menempatkan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai prioritas utama dalam klaster kebijakan pendidikan. Hal ini merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Kehadiran langsung kepala negara untuk memaparkan arah pengelolaan negara dinilai sangat penting, terutama mengingat dinamika kondisi global yang terus berubah. Kepastian arah kebijakan fiskal menjadi krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi.
Presiden memaparkan KEM-PPKF RAPBN 2027 yang memuat berbagai kebijakan fiskal serta proyeksi makroekonomi untuk tahun anggaran mendatang. Salah satu fokus utama yang ditekankan adalah peningkatan kesejahteraan guru. Presiden meyakini bahwa kualitas pendidikan nasional sangat bergantung pada kualitas para guru.
Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diterima oleh generasi muda. Kualitas pendidikan ini, pada gilirannya, sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan kesejahteraan para pendidiknya. Oleh karena itu, perhatian khusus diberikan untuk memastikan para guru mendapatkan dukungan yang memadai.
Di tengah berbagai tantangan global, baik di bidang geopolitik maupun geoekonomi, kepastian arah kebijakan fiskal menjadi elemen vital. Hal ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional serta menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pemerintah juga berencana untuk terus mendorong pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM dipandang sebagai motor penggerak utama ekonomi kerakyatan yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara luas. Dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi.
Selain itu, Presiden mengusulkan adanya peningkatan transparansi dalam pengelolaan ekspor Sumber Daya Alam (SDA). Dengan tata kelola ekspor SDA yang lebih jelas dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, diharapkan dapat tercipta mekanisme yang lebih efisien dan akuntabel. Peningkatan transparansi ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: Suasana Khusyuk Kabah Usai Subuh Jelang Puncak Haji 2026 Tersebar di Media Sosial
Peningkatan penerimaan negara yang diharapkan dari berbagai kebijakan tersebut, termasuk pengelolaan SDA yang lebih baik, akan dialokasikan untuk mendukung berbagai sektor penting. Salah satu alokasi krusial adalah untuk kenaikan gaji bagi para guru, penegak hukum, dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini merupakan wujud apresiasi dan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para abdi negara yang memiliki peran vital dalam pembangunan bangsa.
