GueBerita.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Komitmen ini dipertegas melalui partisipasi dalam Exit Meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebuah forum krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran.
Acara penting ini dilaksanakan di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pada hari Kamis, 21 Mei 2026. Kehadiran Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, secara langsung dalam pertemuan ini menggarisbawahi signifikansi agenda tersebut. Exit Meeting ini merupakan tahapan akhir dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, sebelum akhirnya laporan hasil audit disampaikan kepada pihak pemerintah daerah.
Dalam sesi wawancara dengan awak media, Jufri Rahman menekankan betapa vitalnya peran pemeriksaan BPK. Ia menguraikan bahwa temuan dan rekomendasi dari BPK sangat berkontribusi dalam mewujudkan prinsip pemerintahan yang taat pada aturan dan prosedur.
Baca juga: Pria Bagikan Amplop dan Minuman ke Pelamar Kerja yang Menunggu
Jufri secara spesifik menyoroti dua pilar utama dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek ini, menurutnya, menjadi fondasi esensial untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif dan efisien.
“Hal ini tentu penting untuk mewujudkan pemerintahan yang taat asas sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Jufri Rahman, menegaskan kembali pentingnya kedua prinsip tersebut dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Jufri memaparkan bahwa tantangan dalam pengelolaan anggaran di Sulawesi Selatan kini semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh dimulainya pelaksanaan sejumlah program strategis yang menggunakan skema proyek multiyears oleh pemerintah provinsi sejak tahun 2026.
Program-program dengan durasi pelaksanaan lintas tahun ini, menurut Jufri, menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat dan mendalam. Pengelolaan anggaran yang membentang selama beberapa tahun memerlukan perhatian ekstra untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan kelancaran implementasi.
Oleh karena itu, Jufri Rahman menganggap aspek tata kelola yang baik dan pertanggungjawaban administrasi yang rapi menjadi elemen krusial yang harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program multiyears tersebut.
“Apalagi Pemprov Sulsel tahun ini mulai melaksanakan program multiyears project yang memiliki tantangan tersendiri, khususnya dari aspek tata kelola penganggaran dan pertanggungjawaban,” jelasnya, merujuk pada kompleksitas yang melekat pada proyek-proyek jangka panjang.
Jufri juga ingin meluruskan persepsi publik mengenai tujuan pemeriksaan BPK. Ia menegaskan bahwa audit yang dilakukan oleh BPK tidak semata-mata berfokus pada identifikasi kesalahan atau kekurangan dalam penggunaan anggaran daerah. Sebaliknya, pemeriksaan ini merupakan bagian integral dari upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Proses ini dilihat sebagai sarana untuk memberikan masukan konstruktif, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan pada akhirnya membantu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dengan lebih baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pemeriksaan BPK menjadi alat penting untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.
