GueBerita.com – Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang juga merupakan anggota Komisi VI DPR RI, Sarmuji, angkat bicara mengenai penunjukan Luke Thomas Mahony, seorang warga negara Australia, sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Menurut Sarmuji, keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan langkah strategis untuk memberantas praktik kolusi dalam pengelolaan ekspor sumber daya alam Indonesia.
Ia berpendapat bahwa kehadiran figur asing seperti Luke Mahony dapat secara efektif mengurangi potensi terbentuknya “jalur pertemanan” yang selama ini diduga menjadi akar dari berbagai penyimpangan dalam tata niaga ekspor.
Baca juga: Penjaga Suku Togutil dan Anaknya Temui Pekerja Proyek di Halmahera Timur
Sarmuji menekankan bahwa aspek kompetensi dan integritas menjadi faktor penentu utama dalam pemilihan pemimpin untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran strategis ini.
Luke Thomas Mahony memiliki rekam jejak pengalaman yang solid selama lebih dari 20 tahun di industri pertambangan internasional.
Dengan latar belakang profesional yang dimilikinya, ia diharapkan mampu membawa perbaikan pada sistem penjualan komoditas strategis, menjadikannya lebih transparan dan profesional.
Partai Golkar memandang bahwa pengalaman global yang dimiliki Mahony akan sangat berkontribusi dalam mengimplementasikan tata kelola ekspor yang selaras dengan standar internasional, sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan di sektor sumber daya alam.
Penunjukan ini juga diartikan sebagai indikasi kesungguhan pemerintah dalam menutup berbagai celah praktik ilegal yang selama ini dinilai merugikan pendapatan negara.
Langkah ini dipandang sebagai bagian integral dari reformasi kelembagaan yang sedang dijalankan, sekaligus upaya untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas ekspor sumber daya alam milik nasional.
Meskipun demikian, keputusan untuk menunjuk seorang direktur asing dalam memimpin BUMN strategis ini tidak luput dari berbagai tanggapan, baik dari publik maupun para pengamat.
Sebagian pihak menyambut baik kebijakan ini, menilai bahwa langkah tersebut berpotensi meningkatkan tingkat profesionalisme dan membawa perbaikan signifikan pada tata kelola perusahaan negara.
