GueBerita.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berbasis digital.
Upaya ini menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan MPP yang diselenggarakan di Ruang 13 Balai Kota Madiun pada hari Senin, 25 Mei.
Melalui kerja sama erat dengan Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Pemkot Madiun berambisi untuk mengintegrasikan seluruh layanan publik ke dalam satu sistem digital yang efisien, akurat, dan transparan.
Baca juga: Sinergi Eksekutif dan Legislatif Dorong Blitar Masuk 5 Besar JDIH
Rapat koordinasi yang krusial ini dihadiri langsung oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Otok Kuswandaru, bersama Kepala Biro Organisasi Adina Febriani. Turut hadir pula perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Blitar.
Saat ini, MPP Kota Madiun telah berhasil mengintegrasikan 54 jenis layanan dari 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ke depannya, fasilitas ini akan diperluas jangkauannya dengan kehadiran delapan instansi vertikal lainnya.
Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Otok Kuswandaru, menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen dan langkah cepat yang telah diambil oleh Pemkot Madiun.
Beliau menekankan bahwa keberhasilan sebuah MPP tidak semata-mata diukur dari kemegahan fisiknya, melainkan dari kualitas sistem integrasi dan sinergi antarinstansi yang terjalin.
Otok menegaskan, MPP harus menjadi pusat layanan terpadu yang mampu beradaptasi dengan berbagai metode, mulai dari pelayanan tatap muka langsung, layanan mandiri, layanan bergerak (mobile), hingga platform digital.
Di sisi lain, Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengungkapkan bahwa tingginya antusiasme masyarakat menjadi pendorong utama dilakukannya perbaikan dalam sistem pelayanan ini.
Integrasi antar dinas teknis dipandang sebagai solusi strategis untuk memangkas alur birokrasi yang selama ini dinilai panjang dan berbelit. Melalui digitalisasi, masyarakat diharapkan tidak perlu lagi mengunjungi berbagai kantor dinas secara terpisah.
“Kami melihat antusiasme masyarakat cukup tinggi. Tentunya masih banyak hal yang perlu disempurnakan dan kami meminta arahan dari Kementerian PAN-RB agar pelayanan di Kota Madiun semakin efisien dan transparan,” ujar F. Bagus Panuntun.
