Ahmad Muzani Ungkap Gibran Minta MPR Segera Proses Pengunduran Diri
GueBerita.com – Dinamika politik nasional kembali mencatat babak baru setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.
Langkah ini diambil Gibran sebagai tindak lanjut atas keputusan pribadinya untuk melepaskan jabatan orang nomor dua di Indonesia. Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menjadi titik awal proses administratif transisi jabatan tersebut.
Ketua MPR Ahmad Muzani, yang menerima langsung dokumen tersebut, mengungkapkan bahwa pertemuan berlangsung singkat, yakni sekitar 20 menit. Dalam kesempatan itu, Gibran secara spesifik meminta agar pihak MPR segera memproses surat pengunduran dirinya sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Muzani menjelaskan bahwa dokumen yang diserahkan kepada MPR merupakan salinan identik dari surat yang sebelumnya telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, pihak MPR mencatat bahwa tidak ada penjelasan terperinci mengenai alasan di balik keputusan pengunduran diri tersebut dalam pertemuan itu.
Tindak Lanjut Administratif dan Konstitusional
Menanggapi penyerahan surat tersebut, pimpinan MPR segera menjadwalkan rapat internal untuk membahas langkah-langkah prosedural selanjutnya. Pembahasan ini mencakup koordinasi dengan pimpinan fraksi di DPR serta kelompok perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Berdasarkan aturan tata negara, MPR memiliki tenggat waktu maksimal 60 hari untuk merampungkan proses penetapan wakil presiden definitif yang baru. Durasi ini dimaksudkan agar kekosongan jabatan wakil presiden tidak berlangsung lama dan pemerintahan tetap berjalan efektif.
Proses ini juga melibatkan Presiden Prabowo Subianto. Setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti yang nantinya akan dipilih oleh anggota legislatif.
Konteks Hak Menyatakan Pendapat (HMP)
Peristiwa pengunduran diri ini terjadi di tengah suasana politik yang cukup intens di lingkungan parlemen. Sebelumnya, wacana pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran sempat mengemuka dan mendapatkan dukungan dari sejumlah anggota legislatif.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa sebelumnya mengonfirmasi bahwa usulan HMP tersebut telah mendapatkan dukungan formal berupa tanda tangan dari 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi berbeda.
Pokok persoalan yang mendasari munculnya usulan HMP tersebut berkaitan dengan penilaian para pengusul mengenai pemenuhan persyaratan jabatan wakil presiden. Salah satu poin utama yang sempat menjadi sorotan dalam usulan tersebut adalah mengenai persoalan ijazah.
Dengan adanya pengunduran diri resmi ini, fokus utama otoritas terkait kini beralih pada pemenuhan prosedur administratif untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Seluruh tahapan akan dilakukan melalui mekanisme formal di lembaga legislatif demi menjaga stabilitas jalannya roda pemerintahan.












