GueBerita.com – Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Jumat, 29 Mei 2020, menjadi saksi atas capaian yang membanggakan dari Pemerintah Kabupaten Blitar.
Untuk kali kesepuluh secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan penghargaan bergengsi ini dilakukan secara langsung kepada Bupati Blitar, Rijanto.
Baca juga: Pengukuhan PMR Mojokerto Perkuat Karakter Pemuda
Pencapaian opini WTP yang kesepuluh ini bukanlah sekadar angka biasa. Prestasi ini mengindikasikan bahwa selama satu dekade terakhir, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menunjukkan konsistensi dalam menyajikan laporan keuangan yang dianggap wajar dan bebas dari salah saji material.
Konsistensi yang luar biasa ini merupakan hasil dari kerja keras dan detail yang dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, disiplin dalam administrasi dan budaya akuntabilitas yang terus dijaga di setiap tahun anggaran menjadi pondasi utama tercapainya opini WTP ini.
Bagi masyarakat Kabupaten Blitar, opini WTP ini menjadi sebuah jaminan penting. Hal ini menunjukkan bahwa setiap dana pajak yang telah disetorkan oleh masyarakat dikelola dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Setiap rupiah yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipertanggungjawabkan secara jelas. Dengan demikian, berbagai program pembangunan, layanan kesehatan, sektor pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
Namun, Pemerintah Kabupaten Blitar menegaskan bahwa opini WTP ini bukanlah sebuah tujuan akhir. Sebaliknya, ini dianggap sebagai titik tolak untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penguatan sistem pengawasan internal dan evaluasi program secara berkala menjadi kunci utama agar manfaat dari setiap kebijakan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh warga, hingga ke tingkat desa.
Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Blitar akan terus mendorong reformasi birokrasi yang lebih efektif, digitalisasi dalam pengelolaan keuangan, serta peningkatan partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan. Upaya ini dilakukan agar setiap kebijakan yang dirancang tidak hanya tertata rapi di atas kertas, tetapi juga dapat menghadirkan dampak nyata dan positif di lapangan bagi kesejahteraan masyarakat.
