GueBerita.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memperluas uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos), khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mulai Juni 2026.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Mira Tayyiba, menjelaskan bahwa pengembangan sistem digital ini bertujuan untuk mengatasi masalah ketidaksinkronan data penerima bansos antarinstansi yang selama ini menjadi kendala utama.
Mira Tayyiba menyatakan bahwa masih ada tantangan yang perlu dikelola bersama, seperti data antarinstansi yang belum sepenuhnya terhubung. Hal ini menyebabkan risiko data ganda, tidak konsisten, atau belum terkini, serta proses verifikasi yang masih panjang.
Perluasan pengujian sistem ini nantinya akan mencakup integrasi data kependudukan, data sosial, hingga sistem verifikasi lapangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Proses digitalisasi tersebut akan meliputi pembaruan basis data terpadu, verifikasi berbasis lokasi, dan penggunaan sistem pemeriksaan real-time. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses validasi data penerima bansos.
Melalui sistem digital yang terintegrasi, pemerintah berharap distribusi bantuan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran. Selain itu, diharapkan potensi kebocoran anggaran akibat penggunaan data yang tidak akurat dapat ditekan.
Baca juga: KPK Selidiki Dugaan Mobilisasi Dukungan dalam Kasus Korupsi Outsourcing Pemkab Pekalongan
Komdigi juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk memperkuat tata kelola perlindungan sosial melalui sistem berbasis data yang terintegrasi.
Arahan dari Presiden tersebut menjadi dorongan bagi percepatan pemanfaatan teknologi digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos secara nasional.
Langkah digitalisasi ini juga merupakan bagian dari evaluasi pemerintah terhadap program bantuan sosial sebelumnya. Program sebelumnya masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama terkait validitas data dan mekanisme distribusi.
Pada tahap awal, uji coba sistem digitalisasi ini akan diterapkan di sejumlah kabupaten dan kota. Pemilihan wilayah ini mewakili karakter wilayah perkotaan maupun pedesaan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.
Dalam pelaksanaannya, Komdigi akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut meliputi Kementerian Sosial, Kementerian Desa, pemerintah daerah, hingga penyedia layanan teknologi. Kerjasama ini penting untuk menyusun alur data serta standar operasional prosedur (SOP) verifikasi yang efektif.
