GueBerita.com – Polemik terkait penetapan peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional yang melibatkan inisial CYL asal Kota Makassar, mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membuka ruang mediasi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara tegas menyatakan bahwa kewenangan penuh dalam proses penetapan peserta Paskibraka tingkat nasional berada pada panitia pusat. Pernyataan ini disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial mengenai hasil seleksi tersebut.
Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggarisbawahi bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap hasil seleksi yang telah ditetapkan di tingkat nasional. Hal ini menjadi penegasan penting dalam merespons berbagai aspirasi yang muncul.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dilaporkan telah melakukan pertemuan langsung dengan peserta yang bersangkutan. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar, melalui Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), juga turut dilibatkan dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur pada tanggal 25 Mei 2026.
Langkah proaktif ini diambil sebagai bentuk respons nyata terhadap aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat terkait dengan proses seleksi Paskibraka nasional. Tujuannya adalah untuk menyalurkan dan menanggapi keresahan yang ada.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulsel, Muhammad Salim Basmin, menjelaskan bahwa upaya mediasi ini dilakukan demi menjaga kelancaran komunikasi antara semua pihak yang terkait. Ia menekankan pentingnya dialog yang terbuka.
Lebih lanjut, Salim Basmin menyatakan bahwa ruang komunikasi yang efektif perlu terus dibuka. Hal ini bertujuan agar setiap aspirasi dapat tersampaikan melalui jalur yang resmi dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Transparansi menjadi kunci dalam proses ini.
Dalam keterangan resminya pada hari Rabu, 27 Mei 2026, Muhammad Salim Basmin menyampaikan kesiapan pemerintah provinsi untuk memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar memiliki keinginan untuk menyampaikan keberatan atau masukan lebih lanjut kepada panitia pusat. Dukungan ini menunjukkan komitmen Pemprov.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga kembali menegaskan komitmennya yang kuat untuk menghormati seluruh tahapan seleksi Paskibraka. Proses seleksi ini telah dilaksanakan secara berjenjang dan sesuai dengan pedoman nasional yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan menjadi prioritas.
Selain itu, pemerintah provinsi menyatakan akan memastikan bahwa setiap aspirasi yang muncul dari masyarakat terkait dengan proses seleksi Paskibraka dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat. Namun, hal ini dilakukan tanpa melakukan campur tangan langsung terhadap hasil penetapan akhir yang sudah diputuskan.
Baca juga: Bantuan Mas Dhito Beri Beasiswa dan Modal Usaha untuk Keluarga Suyanto
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan turut mengimbau seluruh masyarakat untuk menyikapi setiap informasi yang berkembang di publik dengan bijak. Penting untuk selalu mendasarkan pada data yang utuh dan terverifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman atau informasi yang keliru.
