Prabowo Ungkap Program MBG Belum Capai Target, Ribuan Dapur Terpaksa Tutup

Nasional15 Views

GueBerita.com – Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Sebagai bagian dari evaluasi komprehensif, pemerintah telah menghentikan operasional lebih dari 3.000 dapur MBG.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027. Pidato tersebut disampaikan pada rapat paripurna ke-19 masa persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

“Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur,” ujar Prabowo di hadapan anggota DPR RI.

Prabowo menjelaskan bahwa penutupan ribuan dapur tersebut merupakan upaya pembenahan. Tujuannya agar program MBG dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan efisien dalam penggunaan anggaran negara.

Keputusan evaluasi ini diambil setelah pemerintah mengidentifikasi sejumlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan di lapangan.

Beberapa persoalan yang menjadi sorotan utama meliputi distribusi bantuan, kualitas makanan yang disajikan, hingga tata kelola pelaksanaan yang dinilai belum sesuai standar.

Prabowo menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan MBG. Hal ini penting agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, anggaran yang dialokasikan harus mampu memberikan dampak nyata bagi para penerima manfaat program.

Pemerintah juga menginstruksikan kementerian terkait yang menangani MBG untuk segera merumuskan rekomendasi teknis. Selain itu, penguatan sistem pengawasan program juga menjadi prioritas.

Baca juga: Polisi Selidiki Dugaan Kriminal di Balik Isu Pocong Bersenjata di Tangerang

Langkah-langkah perbaikan ini akan mencakup audit terhadap dapur MBG, pengetatan persyaratan bagi penerima manfaat, serta peningkatan kapasitas bagi para pengelola di tingkat daerah.