Irjen Ahrie Sonta Resmi Dipecat dari Polri: Analisis Kasus Penyadapan Prabowo

GueBerita.com – Institusi Polri kembali diterpa gelombang sanksi etik berat setelah Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) resmi menjatuhkan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution. Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri tersebut dinyatakan terbukti melanggar kode etik profesi dalam rangkaian sidang yang digelar oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri pada Selasa (10/11/26).

Keputusan pemberhentian ini menjadi klimaks dari proses hukum internal yang dijalani oleh Ahrie Sonta terkait dugaan keterlibatannya dalam aksi penyadapan ilegal. Sasaran dari tindakan melanggar hukum tersebut diduga menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh penting lainnya.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir, memberikan konfirmasi resmi mengenai putusan tersebut dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung Propam Polri. Selain sanksi administratif berupa pemecatan, majelis KKEP juga memberikan vonis tambahan kepada Ahrie Sonta.

Kasus yang menyeret nama Ahrie Sonta ini memiliki cakupan yang luas dan melibatkan sejumlah perwira tinggi lainnya di jajaran kepolisian. Sebelumnya, Polri telah menetapkan tiga tersangka utama dalam perkara penyadapan ilegal ini, yakni:

Seiring dengan berjalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, daftar tersangka dalam kasus ini kembali bertambah. Penyidik Bareskrim Polri baru saja menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi, sebagai tersangka baru.

Keterlibatan Irjen Slamet Uliandi dalam kasus ini disebut-sebut berkaitan dengan perannya sebagai pembina MC Bareskrim Polri. Selain itu, rekam jejak Slamet yang pernah menduduki posisi sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019 turut menjadi poin penting yang didalami oleh penyidik dalam mengungkap skandal penyadapan ini.

Sidang KKEP ini mencerminkan komitmen internal Polri dalam menindak tegas anggota yang dinilai melakukan pelanggaran berat. PTDH merupakan sanksi tertinggi dalam mekanisme disiplin kepolisian, yang secara otomatis memutus hubungan kerja dan status keanggotaan seseorang dari Korps Bhayangkara.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik mengingat posisi strategis para pihak yang terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal tersebut. Pihak Polri menyatakan bahwa proses hukum terhadap seluruh tersangka akan terus dilakukan secara transparan sesuai dengan prosedur yang berlaku di institusi kepolisian.