Analisis Kasus Febrie Adriansyah: Isu Pemerasan Dinilai Tak Terbukti
GueBerita.com – Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin (9/11/2026). Persidangan kali ini menyoroti aliran dana signifikan dari pihak korporasi ke sejumlah kantor hukum yang sempat memicu spekulasi publik.
Dalam agenda pembuktian tersebut, saksi bernama Eky Pratama memberikan keterangan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan perusahaannya. Eky mengungkapkan bahwa pihaknya telah membayarkan honorarium sebesar Rp 3 miliar kepada firma hukum Don Ritto (DR Law Firm).
Pembayaran tersebut dilakukan dalam dua tahap. Sebanyak Rp 1 miliar dibayarkan untuk keperluan pendampingan selama tahap penyelidikan, sementara Rp 2 miliar sisanya disalurkan saat perkara dugaan korupsi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kejaksaan Agung naik ke tingkat penyidikan.
Meskipun besaran nilai kontrak tersebut menjadi perhatian luas terkait kewajaran biaya operasional hukum, fakta yang terungkap di persidangan memberikan perspektif berbeda. Hingga saat ini, tidak ditemukan bukti kuat yang mengaitkan aliran dana tersebut dengan dugaan pemerasan yang dituduhkan kepada Febrie Adriansyah.
Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko, menegaskan perlunya pemisahan antara aspek tata kelola korporasi dengan konstruksi hukum pidana. Menurut Yanuar, transaksi yang melibatkan PT Sinarmas dan DR Law Firm merupakan hubungan kontraktual profesional yang bersifat keperdataan.
Yanuar menjelaskan bahwa dalam kerangka hukum pidana positif di Indonesia, delik pemerasan memiliki batasan yang sangat spesifik. Ia merujuk pada Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menjadi rujukan hukum nasional saat ini.
Berikut adalah poin-poin krusial terkait delik pemerasan menurut hukum yang berlaku:
Berdasarkan analisisnya, Yanuar menilai bahwa unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi dalam perkara ini. Pembayaran honorarium yang dilakukan pihak perusahaan dinilai murni berasal dari kesepakatan kontraktual dan proposal penawaran jasa hukum, tanpa adanya intervensi atau ancaman dari pihak terdakwa.
“Dari kesaksian di persidangan, tidak ada satu pun narasi yang menyatakan bahwa uang itu diserahkan karena adanya intimidasi atau pemerasan dari Febrie Adriansyah. Pembayaran itu murni diletakkan dalam koridor honorarium konsultan hukum,” tegas Yanuar.
Di sisi lain, Yanuar memberikan catatan kritis terkait transparansi korporasi. Ia menekankan bahwa meskipun tidak ditemukan tindak pidana pemerasan, perusahaan tetap memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menjaga akuntabilitas anggaran mereka.
Penggunaan anggaran hukum yang sangat besar namun dengan output yang tidak proporsional di lapangan dapat menciptakan persepsi negatif di mata publik. Oleh karena itu, ia menyarankan agar korporasi lebih selektif dan transparan dalam mengelola hubungan kontraktual dengan firma hukum agar tidak menimbulkan spekulasi yang tidak perlu di kemudian hari.
