GueBerita.com – Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya, Batas Maksimal Masa Percobaan atau masa probation bagi karyawan tetap (PKWTT) di Indonesia adalah 3 bulan dan tidak boleh diperpanjang.
Masa percobaan merupakan fase krusial bagi perusahaan untuk menilai kompetensi karyawan, sekaligus menjadi momen bagi karyawan untuk beradaptasi dengan budaya kerja. Banyak perusahaan yang keliru dalam menetapkan durasi ini, yang pada akhirnya dapat berujung pada sengketa hubungan industrial. Memahami aturan hukum yang berlaku adalah perlindungan utama bagi kedua belah pihak.
Landasan Hukum Masa Percobaan
Ketentuan mengenai masa percobaan diatur secara tegas dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian disempurnakan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja). Aturan tersebut menyatakan bahwa masa percobaan hanya boleh diberlakukan bagi karyawan yang dipekerjakan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap.
Penting untuk dicatat bahwa masa percobaan tidak berlaku bagi karyawan yang dipekerjakan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak. Jika perusahaan tetap memaksakan adanya masa percobaan dalam kontrak PKWT, maka secara hukum masa percobaan tersebut batal demi hukum dan status karyawan tersebut otomatis menjadi karyawan tetap sejak awal masa kerja.
Ketentuan Durasi dan Larangan Perpanjangan
Batas maksimal masa percobaan adalah 3 bulan. Perusahaan tidak diperbolehkan menambah durasi ini dengan alasan apa pun, termasuk alasan evaluasi kinerja yang belum maksimal atau masa adaptasi yang kurang. Jika perusahaan memperpanjang masa percobaan melebihi 3 bulan, maka masa kerja yang melebihi batas tersebut dianggap sebagai masa kerja karyawan tetap yang sah.
Selain itu, masa percobaan tidak boleh dilakukan lebih dari satu kali untuk posisi yang sama. Jika seorang karyawan sudah melewati masa percobaan dan kemudian dipindahkan ke divisi lain dengan tanggung jawab yang setara, perusahaan tidak berhak memberlakukan masa percobaan kembali.
Tabel Perbandingan Status Karyawan dan Masa Percobaan
| Jenis Perjanjian Kerja | Ketentuan Masa Percobaan | Konsekuensi Hukum |
|---|---|---|
| PKWTT (Tetap) | Maksimal 3 Bulan | Sah menurut UU Cipta Kerja |
| PKWT (Kontrak) | Tidak Diperbolehkan | Status otomatis menjadi PKWTT |
| Perpanjangan Probation | Dilarang | Dianggap masa kerja karyawan tetap |
| Karyawan Magang | Sesuai perjanjian pemagangan | Bukan masa percobaan kerja |
Langkah Praktis Menjalankan Masa Percobaan yang Sah
Agar proses masa percobaan berjalan sesuai koridor hukum dan memberikan hasil evaluasi yang objektif, perusahaan disarankan mengikuti langkah-langkah berikut:
- Menyatakan masa percobaan secara tertulis dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan (PP) sebelum karyawan mulai bekerja.
- Menyampaikan rincian target kinerja (Key Performance Indicators) kepada karyawan di hari pertama kerja agar ekspektasi jelas bagi kedua belah pihak.
- Melakukan sesi feedback atau evaluasi rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan kinerja karyawan.
- Mengakhiri masa percobaan atau mengangkat karyawan menjadi tetap sebelum durasi 3 bulan berakhir dengan memberikan pemberitahuan tertulis.
- Memastikan upah yang dibayarkan selama masa percobaan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut.
Penyebab Kesalahan Umum Perusahaan
Kesalahan paling umum yang sering dilakukan perusahaan adalah ketidaktahuan mengenai aturan PKWT. Banyak perusahaan menganggap bahwa setiap karyawan baru wajib menjalani masa percobaan. Padahal, untuk karyawan kontrak, setiap hari kerja mereka sudah dihitung dalam masa kontrak yang disepakati. Memaksakan masa percobaan pada karyawan kontrak dapat membuat perusahaan terkena sanksi administratif dan kewajiban membayar kompensasi lebih besar.
Kesalahan lainnya adalah tidak adanya dokumen tertulis mengenai masa percobaan. Jika tidak tertulis dalam perjanjian kerja, maka secara hukum masa percobaan tersebut dianggap tidak ada. Artinya, perusahaan tidak bisa memutus hubungan kerja dengan alasan “tidak lulus masa percobaan” karena secara hukum karyawan tersebut sudah dianggap karyawan tetap sejak hari pertama.
Tanda-tanda Perusahaan Melanggar Aturan
Karyawan harus waspada jika perusahaan meminta perpanjangan masa percobaan dengan alasan “kinerja masih perlu dipantau” setelah melewati 3 bulan. Hal ini adalah bentuk pelanggaran berat. Selain itu, jika upah yang diterima selama masa percobaan berada di bawah upah minimum, perusahaan telah melanggar ketentuan pengupahan yang diatur dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia.
Risiko bagi Perusahaan
Jika perusahaan melakukan pelanggaran terhadap aturan masa percobaan, risiko yang dihadapi meliputi tuntutan dari karyawan terkait status kepegawaian yang tidak pasti. Dalam perselisihan hubungan industrial, hakim biasanya akan memenangkan karyawan yang masa percobaannya diperpanjang secara ilegal, sehingga perusahaan diwajibkan untuk mengangkat karyawan tersebut menjadi karyawan tetap secara penuh.
Selain itu, citra perusahaan di mata pencari kerja akan memburuk. Budaya kerja yang tidak taat aturan hukum cenderung menciptakan lingkungan kerja yang toksik dan meningkatkan tingkat turnover karyawan, yang pada akhirnya akan merugikan efisiensi operasional perusahaan itu sendiri.
📷 Photo by id.scribd.com
FAQ (Frequently Asked Questions)
Q: Apakah gaji selama masa percobaan boleh lebih rendah dari karyawan tetap?
A: Tidak boleh. Gaji selama masa percobaan harus memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut dan tidak boleh lebih rendah dari standar yang ditetapkan perusahaan untuk posisi tersebut.
📷 Photo by id.scribd.com
Q: Apa yang terjadi jika perusahaan memutus hubungan kerja tepat di hari ke-90?
A: Hal tersebut sah secara hukum, asalkan perusahaan memberikan pemberitahuan tertulis dan alasan yang jelas mengenai ketidaklulusan karyawan tersebut sebelum masa 3 bulan berakhir.
Q: Bolehkah masa percobaan dilakukan selama 6 bulan untuk posisi manajerial?
A: Tidak boleh. Undang-Undang Cipta Kerja secara eksplisit membatasi masa percobaan maksimal 3 bulan untuk semua posisi, tanpa memandang level jabatan atau kompleksitas pekerjaan.
Memahami aturan masa percobaan bukan hanya soal mematuhi hukum, tetapi juga membangun kepercayaan antara perusahaan dan karyawan. Dengan menjalankan masa percobaan yang transparan dan sesuai durasi, kedua belah pihak dapat membuat keputusan profesional yang tepat untuk hubungan kerja jangka panjang.
📷 Photo by id.scribd.com
